ANAS DIVONIS 8 TAHUN PENJARA, DENDA 300 JUTA DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA 57 MILIAR

image

M2000 – Hari ini merupakan hari yang berat bagi mantan ketua umum partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum  menghadapi sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu
(24/9/2014). Anas didakwa menerima pemberian hadiah atau janji dan melakukan pencucian uang terkait dengan proyek Hambalang serta proyek APBN lainnya.

Tuntutan untuk Anas

Tim jaksa KPK sebelumnya menuntut Anas
dihukum 15 tahun penjara. Dia juga dituntut
membayar uang pengganti sebesar Rp 94 miliar dan 5,2 juta dollar AS.
Menurut KPK, uang ini senilai dengan fee proyek yang dikerjakan Grup Permai.
Jaksa KPK menduga Anas dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, bergabung dalam Grup Permai untuk mengumpulkan dana.
Dalam dakwaan, Anas disebut mengeluarkan dana Rp 116,525 miliar dan 5,261 juta dollar AS untuk keperluan pencalonannya untuk menjadi Ketua
Umum Partai Demokrat pada 2010.

Uang itu diduga berasal dari penerimaan Anas terkait pengurusan proyek Hambalang, proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional, dan proyek APBN lainnya yang diperoleh Grup Permai.
Menurut Bambang Wijoyanto dari KPK , fakta persidangan selama ini menunjukkan bahwa Anas terbukti bergabung dalam Grup Anugerah yang merupakan cikal bakal Grup Permai.
“Anas terbukti membeli Anugerah Grup, mendapatkan gaji, penghasilan, serta fasilitas dari korporasi tersebut,” kata dia.
Selain menuntut hukuman penjara dan denda, jaksa KPK meminta hakim mencabut hak Anas untuk dipilih dalam jabatan publik.
Atas tuntutan jaksa ini, Anas dan tim kuasa hukumnya mengajukan pleidoi atau nota pembelaan.
Dalam pleidoinya yang dibacakan pekan lalu, Anas menilai tuntutan tim jaksa KPK tidak berdasarkan alat bukti yang kuat. Tim jaksa KPK, menurut dia, hanya berdasarkan pada keterangan Nazaruddin dan anak buah Nazaruddin yang disebutnya telah dipengaruhi Nazar.
Anas juga menilai tuntutan pencabutan hak politik jaksa KPK bermuatan politis.

Vonis Anas

Dalam putusan sidang hari ini , Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak tuntutan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan korupsi yang meminta pencabutan hak politik mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Dengan demikian, menurut putusan majelis hakim, Anas tetap memiliki hak untuk dipilih dalam jabatan publik.
“Majelis hakim tidak sependapat dengan tim
jaksa penuntut umum,” kata Ketua Majelis Hakim Haswandi, saat membacakan amar putusan Anas, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (24/9/2014)…seperti diberitakan kompas.

image

Penilaian majelis hakim ini langsung disambut sorak sorai para pendukung Anas yang hadir dalam ruang persidangan. Menurut majelis hakim, penilaian apakah seseorang layak atau tidak layak dipilih dalam jabatan publik merupakan kewenangan publik. Hak publik tersebut, menurut hakim, harus dikembalikan kepada publik.
“Sebagai negara demokrasi, hal tersebut harus dikembalikan kepada publik penilaiannya apakah layak atau tidak layak dipilih dalam jabatan publik,” ujar hakim Haswandi.

Kendati demikian, hakim menyatakan bahwa Anas terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan subsider yang memuat Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dia dinyatakan terbukti menerima pemberian hadiah atau janji yang patut diduga jika pemberian itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Anas.
Hakim menilai Anas memiliki pengaruh dalam mengatur proyek APBN mengingat jabatannya sebagai Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik pada 2005.

Pengaruh Anas ini semakin besar setelah dia terpilih sebagai anggota DPR dan ditunjuk sebagai ketua fraksi.
Hakim juga menilai Anas terbukti melakukan
tindak pidana pencucian uang sebagaimana
dalam dakwaan kedua.

Atas tuduhan-tuduhan itu hakim sidang memutuskan untuk memvonis Anas dengan hukuman penjara 8 tahun, denda 300 juta dan pengembalian uang negara sebesar 57 miliar.
Seandainya tidak membayar denda sebesar 300 juta, maka akan diganti dengan tambahan hukuman penjara selama 3 bulan.

Atas putusan itu, pengacara Anas menilai, hakim tidak Adil.
Dia membandingkan dengan kasus Andi Malarangeng yang katanya merugikan negara 600 miliar, tapi dalam putusan sidang tidak disuruh mengembalikan uang negara satu sen pun .( metrotv ).

Jadi memang sudah adilkah hakim di negara ini.
Apakah Anas memang benar-benar bersalah , atau hanya muatan politis saja..
Seperti kata Anas sebelum putusan sidang ..Saya ingin diadili bukan dihakimi…

Iklan

One thought on “ANAS DIVONIS 8 TAHUN PENJARA, DENDA 300 JUTA DAN PENGEMBALIAN UANG NEGARA 57 MILIAR”

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s