SIDANG PARIPURNA RUU PILKADA DEADLOCK

image

M2000 – Hari ini sidang paripurna untuk pengesahan RUU PILKADA digelar di komplek parlemen, Senayan Jakarta.

Pimpinan sidang paripurna, Priyo Budi Santoso mengatakan sidang paripurna RUU
Pilkada hari ini telah menghadirkan 500
dari 560 anggota DPR RI.
Priyo menyebut 500 anggota yang hadir tepat pada pukul 17.40 WIB. Berikutnya, sidang paripurna RUU Pilkada akan masuk pada sesi lobi-lobi antar partai sampai jam 7.30 malam.

Pengesahan RUU Pilkada
di paripurna DPR memang masuk forum lobi.
Sebab masih banyak opsi-opsi yang
diperdebatkan dalam RUU Pilkada
sehingga harus diputuskan dalam forum
lobi.
Sebelumnya, pimpinan rapat paripurna Priyo
Budi Santoso telah memberikan kesempatan kepada seluruh fraksi untuk memberikan pandangan terhadap RUU Pilkada. Namun masing-masing fraksi tetap pada sikap awalnya, ada yang memilih pilkada langsung dan pilkada melalui DPRD.
Fraksi Golkar, PKS , PAN, PPP dan Gerindra
melalui juru bicara masing-masing mendukung opsi pilkada melalui DPRD.

Fraksi PDIP, PKB dan Hanura tetap pada pendiriannya yakni pilkada langsung. Sementara Demokrat ngotot opsi pilkada langsung dengan 10 syarat menjadi salah satu masukan.
Sementara itu, para pimpinan Fraksi dan pimpinan DPR melakukan lobi untuk mengambil keputusan mana saja opsi yang bakal dibawa ke paripurna untuk divoting.

Lobi antarpimpinan fraksi, pimpinan DPR dan pimpinan Komisi II masih terus berlangsung.
Setelah lebih dari dua jam lobi, belum
ada kata sepakat soal RUU Pilkada yang
bakal disahkan di paripurna.
Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komaruddin yang ikut dalam forum lobi mengatakan, seluruh fraksi masih bersikap sama. Tidak ada yang melunak dan mengalah dalam sikapnya pada RUU Pilkada.

Dia juga mengatakan, lobi berjalan kondusif dan tidak ada saling ngotot dalam forum. Namun, fraksi tetap pada pandangannya masing-masing.
Diketahui, paripurna deadlock terkait
pengesahan RUU Pilkada. Akhirnya, dibawa
dalam forum lobi untuk memilih opsi mana
yang akan divoting.
Golkar, PKS, PAN, PPP dan Gerindra memilih
opsi pilkada melalui DPRD. PDIP, PKB dan
Hanura pilih opsi pilkada langsung. Sementara Demokrat memilih opsi pilkada langsung dengan 10 syarat.

Sebenarnya sih ketahuan mana yang lurus dan mana yang akal-akalan saja, semua bisa menilainya sendiri.
Seandainya kemarin dipilpres Prabowo menang ,tentu saja RUU PILKADA tidak akan dirubah, yaitu pilkada langsung, dipilih rakyat seperti sekarang ini.
Dan kalau dicermati memang lebih fair dan melibatkan rakyat secara langsung daripada dipilih anggota DPRD.

Sementara itu, kamis siangnya tadi puluhan buruh membakar spanduk, poster dan bendera parpol pendukung Pilkada lewat DPRD ( koalisi merah putih ) saat demo di depan Gerbang DPR, Jakarta, Kamis (25/9).

image

Aksi bakar tersebut memicu terjadinya dorong-dorongan antara petugas polisi dan buruh.

Library : merdeka

Iklan

3 tanggapan untuk “SIDANG PARIPURNA RUU PILKADA DEADLOCK”

  1. pilkada lewat dprd dapat menjadi alternative moratorium sebelum 10 syarat yang diajukan democrat dapat terpenuhi. Kenyataanya, mayoritas daerah politik uang, politik jabatan, politik anggaran, politik intimidasi adalah jalan kemenangan yang dipakai cakada, dan pemilukada menjadi menyengserakan rakyat baik pada masa pemilukada maupun sesudahnya, netral salah karena dianggap tidak memihak, mendukung sengsara kalau kalah.

    Suka

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s