Polisi digugat ke MK , agar tidak menerbitkan SIM dan STNK lagi

image

M2000 – Beberapa hari lalu , Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) mengajukan pencabutan kewenangan Polri terkait penerbitan STNK dan SIM ke Mahkamah Konstitusi.

KOREKSI sendiri terdiri dari beberapa
perwakilan diantaranya Alissa Wahid
dari Gusdurian, Malang Corruption Watch,
Alvon Kurnia Palma mewakili YLBHI , dan
Dahnil Anzhar perwakilan dari Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah.

Adapun pasal yang dipersoalkan merupakan pasal yang menjadi dasar Polri
menyelenggarakan registrasi, identifikasi, dan penerbitan SIM , yang sejumlah pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal pasal tersebut, diantaranya pasal 15
ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Pasal 64 ayat (4) dan (6), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69 ayat (2) dan (3), Pasal 72 ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan Pasal 88 UU No
22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.

Menyikapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Badrodin mempersilhakan untuk menggugat
kewenangan yang dimaksud ke MK. Badrodin juga menegaskan, Polri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai Undang-Undang Polri No.2 tahun 2002. “Undang-Undang Kepolisian sudah ada. Tidak melampaui tugas polisi,” kata Badrodin, Senin (10/8/2015).

Badrodin juga menambahkan, kalau kewenangan Polri soal registrasi, identifikasi
dan menerbitkan SIM dan STNK tersebut juga berguna dalam mengidentifikasi kejahatan.
Contoh ya, Bom Bali itu bisa terungkap
karena registrasi kendaraan itu sendiri.
Walaupun sudah hancur berkeping-keping
tapi masih bisa diidentifikasi dari situ,”
ujarnya.
Sedangkan mengenai kewenangan penerbitan SIM di negara lain yang tidak ditangani oleh pihak kepolisian, Badrodin
menyebutkan, sistem kebijakan setiap negara berbeda-beda.

Bagaimana pendapat pemirsa terkait ini ?
Kira-kira siapa yang berhak menerbitkan SIM dan STNK ?

Library : screensay

______________________________________

Kerjasama blog :

Email : masshar2000@gmail.com
Pin : 74A6F873
______________________________________

Iklan

3 tanggapan untuk “Polisi digugat ke MK , agar tidak menerbitkan SIM dan STNK lagi”

  1. Polri itu penegak hukum… jadi harusnya yg diurusi adalah penegakan hukum n aturan positif yg sdh berlaku…
    kalo penerbitan SIM n STNK harusnya mmg ditangani lembaga lain, coz ni bukan ranah penegakan hukum, tapi ranah administrasi semacam penerbitan KTP n sertifikat tanah.
    tapi ya jelas saja POLRI gak mau melepas tow… lha ini tu lahan empuk cari duit sampingan je… kayak gak tahu aja… proyek…proyek… duittt… duittt…

    Suka

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s