Iklan
Oleh: masshar2000 | 20 November 2016

Berbeda Dengan MUI , Lembaga Fatwa Mesir Memperbolehkan Memilih Pemimpin Non Muslim Dan Tidak Melanggar Syariah

image

Fatwa ulama Mesir terkait Al Maidah 51

M2000 – Kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok ternyata masih berbuntut panjang meskipun Ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka .
Buya Syafii Maarif , Imam besar masjid Istiqlal , Gus Mus yang ulama-ulama senior serta tokoh-tokoh penting menganggap ucapan Ahok tidak menistakan agama , sedangkan barisan ulama dan dai-dai muda mengangap Ahok telah menistakan agama.
Bahkan tim Ahok pun berniat mendatangkan ulama mesir untuk memberikan pendapatnya sebagai saksi ahli dalam kasus Ahok tersebut , walaupun akhirnya gagal datang karena sesuatu hal.

Kenapa harus mendatangkan ulama dari Mesir ?

Ya , kita semua tahu , hampir semua tokoh agama di Indonesia pernah study dan mengkaji ilmu agama di negara tersebut.
Almarhum Gusdur , Quraish Shihab adalah salah satu tokoh penting di negri ini yang memperdalam ilmu disana .
Dan rata-rata mereka yang pernah nyantri disana justru enggan menyebut dirinya ulama padahal seharusnya mereka-merekalah yang paling pantas disebut ulama , bahkan Buya Syafii Maarif pun , seorang yang boleh dibilang ilmu agamanya diatas rata-rata tidak mau disebut ulama .Beliau lebih suka disebut Buya atau ayah atau bapak .
Siapa yang meragukan kemampuan agama Buya Syafii ?
Seorang tokoh senior Muhamaddiah yang boleh dibilang guru besarnya Muhammadiah dan pernah ditawari jabatan strategis di BUMN , namun ditolaknya dan lebih memilih berdakwah dan seringkali lebih memilih naik sepeda ontel jika tidak jauh dari rumahnya untuk berdakwah .

Kembali lagi ke masalah ulama Mesir , ternyata lembaga fatwa disana atau MUI nya Mesir ternyata berbeda pendapat dengan para ustadz dan ulama di Indonesia dalam mengartikan Al Maidah tentang memilih pemimpin .
Lembaga fatwa Mesir ternyata membolehkan memilih pemimpin non muslim dan itu tidak melanggar syariat.

Hal ini ditegaskan Juru bicara tim sukses Ahok- Djarot, Guntur Romli menyebut fatwa terbaru dari surah Al Maidah ayat 51 tidak mempermasalahkan sebuah negara modern dipimpin seorang nonmuslim maupun wanita. Sehingga kasus dugaan penistaan agama dilakukan Basuki T Purnama alias Ahok, bukan suatu pelanggaran.

Menurut Guntur, keterangan itu dikeluarkan Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta’ al-Mishriyyah) pada 12 Oktober 2016 lalu.
Dalam fatwa itu disebut bahwa pemimpin negara seorang nonmuslim atau perempuan tidak lagi melanggar syariah islam. Sebab, kata dia, mereka mengikuti tiap aturan di negaranya masing-masing.

Pemilihan orang ini dari kalangan muslim maupun nonmuslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa atau pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum dan bukan manusia pribadi,” kata Guntur mengutip fatwa Al Maidah dikeluarkan Lembaga Fatwa Mesir, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (12/11).

Dalam fatwa itu, lanjut Guntur, menyebutkan bahwa pimpinan sebuah negara merupakan pegawai pemerintah dan diatur undang-undang. “Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut,” ungkapnya.

Selain itu, Guntur menegaskan adanya fatwa baru ini bakal dibawa pihaknya sebagai pembelaan terhadap kasus Ahok diduga nista agama. Sebab, fatwa ini berlaku internasional terutama negara modern.

Bukti-bukti yang kami anggap menguatkan pembelaan Pak Ahok, kami akan lampirkan,” terangnya.

Selengkapnya ini pernyataan Guntur yang beredar di WA:

Terkait Al Maidah 51, Lembaga Fatwa Mesir Bolehkan Pemimpin Non Muslim dan Perempuan

Lembaga Fatwa Mesir (Darul Ifta’ al-Mishriyyah) mengeluarkan fatwa pada 12 Oktober 2016 tentang bolehnya pemimpin non muslim dan perempuan.

Jawaban (fatwa) itu merupakan respon atas permintaan fatwa (istifta’) yang diajukan oleh pemohon.

Isi pertanyaan:
Apa hukum pencalonan non Muslim untuk jabatan gubernur di daerah yang mayoritasnya berpenduduk Muslim tetapi negara memiliki sistem demokratis yang membolehkan semua warganegara, Muslim ataupun non Muslim, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum secara langsung? Apa pendapat fiqih terhadap status gubernur maupun anggota parlemen seperti dalam khazanah fiqih Islam?”

Dalam surat jawaban bernomor 983348 atas istifta (permohonan fatwa) tersebut, Lembaga Fatwa Mesir berfatwa:

Konsep penguasa/pemegang wewenang (al-hakim) dalam negara modern telah berubah. Dia sudah menjadi bagian dari lembaga dan pranata (seperti undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, eksekutif, legislatif, yudikatif) yang ada, sehingga orang yang duduk di pucuk pimpinan lembaga dan institusi seperti raja, presiden, kaisar atau sejenisnya tidak lagi dapat melanggar seluruh aturan dan undang-undang yang ada. Maka itu, pemegang jabatan dalam situasi seperti ini lebih mirip dengan pegawai yang dibatasi oleh kompetensi dan kewenangan tertentu yang diatur dalam sistem tersebut.

Pemilihan orang ini dari kalangan Muslim maupun non Muslim, laki-laki maupun perempuan, tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariah Islam, karena penguasa/pimpinan ini telah menjadi bagian dari badan hukum (syakhsh i’itibari/rechtspersoon) dan bukan manusia pribadi (syakhsh thabi’i/natuurlijke persoon).”

Wallahu A’lam

Hal ini seperti pendapat yang dikemukakan imam besar masjid Istiqlal beberapa waktu yang lalu saat menafsirkan Al Maidah 51.

Library : merdeka.com

Iklan

gunakan suaramu

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: