Iklan
Oleh: masshar2000 | 2 Februari 2017

SBY Bicara Penyadapan , Apa kata Polri , Menkumham Dan Menkominfo ?

image

Masshar2000.Com – SBY kembali membuat heboh masyarakat setelah mengeluarkan bahwa penyadapan dirinya adalah sebuah kejahatan .
SBY memang tidak salah dalam hal ini , karena penyadapan memang tidak dibenarkan dalam undang-undang kecuali jika memang dibutuhkan dalam proses pengadilan.

Dalam konferensi pers nya , SBY berbicara dugaan ada yang menyadap teleponnya. Hal ini mencuat setelah kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bertanya pada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma’aruf Amin terkait percakapannya dengan SBY saat ia menjadi saksi di persidangan beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya beberapa waktu lalu, SBY bahkan meminta pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar angkat bicara.
Irjen Boy mengatakan jika pihaknya akan meneliti terlebih dahulu persidangan yang terjadi beberapa waktu lalu. Termasuk proses komunikasi yang menimbulkan masalah. Setelah itu, mereka baru memutuskan langkah apa yang harus dilakukan.

Jadi info itu kami terima, mencermati fenomena yang berkembang, katakanlah tadi disebutkan dalam persidangan itu yang juga perlu kami cari apakah ini memiliki validitas yang tinggi berkaitan dengan info (penyadapan) yang disampaikan ya itu nanti kami lihat perkembangannya seperti apa,” ujar Irjen Boy.

Apa tangapan Menkumham ?

image

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga buka suara terkait isu tersebut. Yasonna menegaskan jika pemerintah sama sekali tidak melakukan penyadapan pada telepon SBY.

Pemerintah kita jamin tidak akan mau melakukan intervensi seperti penyadapan yang dibicarakan masyarakat itu,” ujar Yasonna Laoly.

Ia juga menyarankan agar tim kuasa hukum Ahok memberikan klarifikasi.
Saya kira pengacaranya perlu ditanya, kan justru diberitakan di media sebelumnya mungkin itu yang dikutip pengacaranya,” pungkasnya.

Apa kata Menkominfo ?

image

Terkait bahasan mengenai penyadapan itu, Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Rudiantara mengaku belum mengetahuinya. Meski begitu, ia menegaskan jika penyadapan hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin seperti KPK dan BIN. Namun hal itu pun hanya bisa dilakukan jika ada kasus hukum dan tak bisa digunakan sebagai bukti di persidangan.

Kalau penyadapan itu, hanya bisa dilakukan berdasarkan UU. Contohnya, KPK dan harus kasus hukum dulu itu,” ujar Rudiantara.

Saya tidak tahu apakah SBY atau apa, dibawa ke pengadilan dan dijadikan barang bukti. Saya rasa belum sampai situ ya? Baru press release saja kan, saya belum tahu.”

Lebih lanjut, Rudiantara mengimbau untuk pihak-pihak terkait agar tidak suudzon sebelum mencari kebenarannya. Pasalnya, topik semacam ini bisa saja menjadi hoax yang nantinya berkembang di masyarakat.

Jangan suudzon dulu lah, tabayun itu penting, jangan sampai jadi hoax. Tabayun kan klarifikasi, cek dulu apakah sudah betul dan sebagainya,” pungkasnya.

Terus , apa komentar anda ?

Library : wowkeren

Iklan

gunakan suaramu

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: