Iklan
Oleh: masshar2000 | 7 Februari 2017

Polisi Akan Bubarkan Aksi 112 Jika Tetap Nekad Dilakukan

image

Masshar2000.Com – Seperti diberitakan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI /FPI berencana menggelar aksi lanjutan pada 11 Februari 2017 atau 112 mendatang.
Mereka berencana akan berkumpul di Masjid Istiqlal kemudian menuju Monas dan berjalan ke HI, kemudian kembali lagi ke Monas untuk membubarkan diri.

Namun ternyata aksi tersebut dinilai berbeda oleh Polri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengungkapkan alasan pihaknya akan membubarkan aksi 112 yang rencananya bakal digelar Forum Umat Islam (FUI) di Masjid Istiqlal, Monas, dan juga Bundaran Hotel Indonesia, Sabtu (11/2) mendatang.

Argo mengatakan, alasan polisi tidak mengizinkan aksi tersebut karena dilakukan menjelang masa tenang Pilkada, sehingga dapat mengganggu kegiatan masyarakat.
Ini kan jelang masa tenang dan masuk masa tenang (Pilkada) nanti jadi menganggu yang lain,” ujar Argo saat ditemui di Mapolda Metro Jaya, Selasa (7/2).

image

Menurut dia, pihaknya juga tidak akan memberikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) untuk mengizinkan adanya aksi tersebut. Kata dia, pihaknya akan membubarkan paksa jika aksi tersebut tetap dilakukan.

Kami tidak berikan STTP, jadi kami tidak izinkan. Kalau masih ada massa turun aksi, akan kami bubarkan,” kata Mantan Kabid Humas Polda Jatim tersebut.

Seperti diketahui, organisasi masyarakat yang ada di Jakarta akan melakukan long march dari Jalan Sudirman ke Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat pada Sabtu (11/2) kemudian hataman al-Quran pada Ahad (12/2) dan shalat subuh berjamaah pada Rabu (15/2). Setelah shalat subuh, mereka akan turut mengawal ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sejumlah tokoh organisasi keagamaan seperti tokoh Front Pembela Islam Rizieq Shihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bachtiar Nasir dan juru bicara FPI dikabarkan akan hadir dalam tiga agenda aksi itu.

Kedua kubu antara ormas dan Polri selaku penjaga ketertiban sebenarnya tidak ada yang salah .
Hak untuk menyampaikan pendapat dimuka umum atau orasi atau demo adalah hak setiap warga negara yang dilindungi hukum , dan diatas hak ada kwajiban yang harus juga di penuhi yaitu menjaga keamanan dan ketertiban umum , apalagi menjelang pilkada yang mana DKI adalah salah satu wilayah yang rawan .

Jadi , terserah pilih yang mana , mendahulukan hak atau mendahulukan kwajiban ?

Kalau aksinya misalnya diundur setelah pilkada bagaimana ya , kan sama saja sebenarnya …Atau ada agenda lain yang kita tidak tahu ?

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: