Menakar Vonis 2 Tahun Penjara Bagi Ahok , Apakah Adil ?

image

Masshar2000.Com – Keputusan bulat dari hakim yang memvonis Ahok penjara 2 tahun ternyata masih berdampak pada pendukung Ahok . Sesaat setelah Ahok dibawa ke LP Cipinang , ribuan pendukungnya mengikuti ke Lapas dan bahkan ikut bermalam di luar lapas .

Untuk menjaga keadaan lapas Cipinang supaya kondusif , Ahok pun sehari setelahnya atau pada hari rabu (11/5) dipindahkan ke Mako Brimob .Ini artinya , Ahok akan satu tempat dengan orang-orang yang sebelumnya terlibat kasus makar…Jadi bisa dikatakan ini adalah kasus politik , karena napi-napi politik tempatnya memang disana .

Tahukah anda , vonis 2 tahun penjara untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mejadi kasus penodaan agama ke 97 sepanjang sejarah Indonesia . Hal itu berdasarkan catatan Setara Institut atas kasus penodaan agama sepanjang 1965-2017. Sebagai mekanisme demokrasi, putusan majelis hakim sidang Ahok hari ini haruslah dihormati.

Akan tetapi harus pula diakui bahwa majelis hakim bekerja di bawah tekanan gelombang massa. Ini yang sejak awal memberikan tekanan dan mendesak pemenjaraan Basuki,” kata Ketua Setara Institut Hendardi di Jakarta, Selasa, 9 Mei 2017 seperti dikutip dari pikiran rakyat .

Hendardi mengatakan vonis sidang Ahok hari ini mempertegas delik penodaan agama rentan. Delik ini rentan digunakan sebagai alat penundukkan bagi siapa pun dan untuk kepentingan apapun. Bahkan dari 97 kasus yang pernah terjadi, kata Hendardi, 89 kasus terjadi setelah 1998.
Di sinilah menurut dia, bahaya dari ketentuan yang bias dan multitafsir dari pasal 156a KUHP.

Vonis terhadap Ahok di luar kelaziman, karena hakim memutus melampaui apa yang menjadi tuntutan JPU (jaksa penuntut umum). Karena JPU gagal membuktikan dakwaan primer pasal 156a, maka JPU hanya menuntut Ahok dengan Pasal 156 KUHP,” kata Hendardi.

Meskipun tidak lazim, kata Hendardi, secara prinsip hakim memang independen. Mereka merdeka dalam memutus perkara sepanjang tidak keluar dari delik dan dakwaan yang termaktub dalam UU. Namun demikian, menurut Hendardi, kemerdekaan hakim semestinya harus sejalan dengan fakta-fakta persidangan.

Kualitas peristiwa hukum yang menimpa Ahok dan pembuktian yang lemah sepanjang masa sidang, semestinya mampu meyakinkan hakim untuk membebaskan Ahok. Setidaknya memvonis dengan hukuman yang tidak melampaui tuntutan JPU,” kata Hendardi.

Standar ganda

Menyimak pertimbangan putusan atas Ahok, dia melihat hakim menerapkan standar ganda dalam mempertimbangkan konteks peristiwa hukum itu. Di satu sisi, kata Hendardi, hakim mempertimbangkan situasi ketertiban sosial yang diakibatkan oleh ucapan Ahok. Pada sisi lain, hakim ahistoris dengan peristiwa yang melatarbelakangi pernyataan Ahok dan pelaporannya masyarakat.

Betapa politisasi identitas dan peristiwa hukum itu dijadikan alat penundukan yang efektif untuk memenangi kontestasi. Ketidakseimbangan dalam memperlakukan aspek-aspek non hukum inilah yang membuat putusan PN Jakarta Utara mempertegas adanya trial by mob. Kerumunan massa menjadi sumber legitimasi tindakan aparat penegak hukum,” katanya.

Dalam sidang Ahok kemarin , Hendardi menilai majelis hakim memilih jalan mengutamakan koeksistensi sosial. Jalan yang dipandangnya absurd dibanding dengan melimpahkan jalan keadilan bagi warga negara.

Trial by mob sudah dipastikan bertentangan dengan rule of law. Ini membahayakan demokrasi dan negara hukum kita. Sumber legitimasi telah bergeser dari kedaulatan rakyat yang dijalankan berdasarkan UUD menjadi kedaulatan kerumunan meski harus mengingkari prinsip-prinsip negara hukum,” kata Hendardi.

Beberapa kalangan juga menilai bahwa hakim bekerja dibawah tekanan sehingga tidak pakai logika . Istilahnya tanpa pertimbangan keadilan menurut hukum , hakim mencari aman dengan mengambil jalan tengah .
Coba kita perhatikan putusan hakim , hakim memvonis 2 tahun penjara dan langsung ditahan , sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntut satu tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun . Jadi kalau Ahok melakukan perbuatan yang sama dalam waktu 2 tahun setelahnya maka Ahok akan dipenjara 1 tahun .. Tapi jika tidak melakukannya , maka Ahok bebas , begitu kira-kira .

Mari kita lihat poster-poster dari dpp fpi ini ,

image

image

image

Jadi menurut anda .. Apakah hakim sudah adil , atau memang dibawah tekanan ?

Dan inilah hasilnya ,

image

Tapi bagaimanapun , semua orang harus menghormati proses hukum , hakim sudah memutuskan , kalau tidak terima , pihak yang divonis silahkan mengajukan banding karena keputusan hakim memang belum final dan itu dijamin undang-undang .

Hakim juga manusia biasa , punya rasa takut dan pasti pernah salah , jadi hormatilah keputusannya .

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s