HTI Resmi Dibubarkan – Meski PERPPU Ditolak DPR , HTI Tetap Bubar

image

Masshar2000.Com – Setelah adanya pro dan kontra soal pembubaran Hitzbut Tahrir Indonesia ( HTI ) , hari ini , rabu (18/07/2017) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

“Maka dengan mengacu pada ketentuan Perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut,” ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Freddy mengatakan, Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau kemasyarakatan (ormas).
Di samping itu, Kemenkumham juga berwenang mencabut status tersebut.

“Khususnya yang berseberangan dengan ideologi dan hukum negara di Indonesia. Dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI, maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 80A,” kata Freddy.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
Perppu ini dibuat setelah pemerintah mengumumkan upaya pembubaran ormas HTI yang dianggap anti-Pancasila.
Wiranto saat itu memaparkan tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

image

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Dengan terbitnya Perppu ini otomatis menghapus pasal yang menyebut bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.
Pembubaran dengan cara pencabutan badan hukum bisa langsung dilakukan oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri atau Menkumham.

HTI menggugat

HTI sudah mengajukan uji materi Perppu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran gugatan dilakukan pada Selasa (18/7/2017) sore, dengan didampingi kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.
Yusril menjelaskan, melalui gugatan tersebut pihaknya bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir.
Selain itu, lanjut Yusril, terdapat ketidakjelasan mengenai definisi ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Selain langkah uji materi, HTI dan sejumlah ormas Islam lain melobi fraksi di DPR agar menolak Perppu tersebut menjadi UU.
Draf perppu sudah diserahkan pemerintah ke DPR. Selanjutnya, akan dibahas oleh 10 fraksi, apakah diterima atau ditolak menjadi UU.

Ya , kubu HTI boleh saja menggugat , faktanya HTI sendiri mengingkari AD/ART Organisasinya  dengan mau merubah ideologi menjadi kilafah .
HTI boleh membantah bahwa organisasinya hanya melakukan dakwah , tapi jika dibuka website resminya HTI menjelaskan bahwa organisasinya adalah partai yang tentu saja punya tujuan politik yaitu merubah ideologi dari Pancasila menjadi kilafah .

Berdasarkan penelusuran kompas TV , bahkan di kantor pusatnya pun tidak ada foto presiden dan wapres serta gambar Pancasila yang lazim dipasang di setiap kantor pemerintahan atau organisasi resmi .

HTI boleh menggalang dukungan ke DPR untuk menolak PERPPU , namun yang jelas HTI tetap dibubarkan ,  karena PERPPU hanya mempersingkat saja proses pembubaran ormas tanpa melalui pengadilan yang bertele-tele dan memakan waktu tahunan .

image

Kalau kata pakdhe , yang tidak setuju Perppu atau pembubaran HTI , silahkan menempuh jalur hukum …Catat ya , menempuh jalur hukum , bukan dengan atraksi jalanan alias demo .

Dengan dibubarkannya HTI , maka segala aktifitas HTI akan dilarang dan kalau masih melanggar maka akan ada sanksi pidana .
Faktanya , ketua MUI Ma’aruf Amin pun mendukung upaya pemerintah membubarkan HTI , semoga saja segera keluar fatwa dan ada yang mengawal .

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s