Iklan
Oleh: masshar2000 | 11 Oktober 2017

Pemerintah Cabut Kewenangan MUI Keluarkan Label Halal

image

M2000 – Selama ini , kewenangan mengeluarkan label halal sepenuhnya ditangan MUI . Ini pernah menjadi kontroversi karena diduga MUI bisa mengambil untung dari kebijakan ini , sementara label halal jelas ada uang masuk dan tidak ke kantong pemerintah , melainkan hanya untuk kepentingan MUI sendiri.
MUI pun juga pernah dikritik Gus Mus . Gus Mus menilai MUI adalah organisasi yang tidak jelas . Kita tahu pegawai MUI menerima gaji dari pemerintah dapat dana operasional dari pemerintah tapi masih nyari duit sendiri lewat sertifikasi halal .

Yusril Ihza Mahendra pun pernah mengusulkan agar tidak ada lagi sertifikasi halal dari MUI , harusnya yang keluar adalah label haram, karena jelas lebih mudah dan tidak perlu bayar , karena MUI juga digaji pemerintah .Lagian kenapa harus ada label halal jika 80% produk yang dijual adalah halal , harusnya 20% produk itulah yang harus dilabeli haram .

Atas desakan dari tokoh-tokoh masyarakat ini , akhirnya pemerintah akan membatasi kewenangan MUI tersebut .
Dan rabu ini b 11 Oktober 2017 Kementerian Agama meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BP JPH) yang akan menjadi awal mula sertifikasi halal dikelola oleh pemerintah.

Peresmian BP JPH sesuai amanat UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH. Berharap dengan kehadiran badan ini di lingkungan Kemenag akan ada perubahan yang lebih baik, khususnya di industri halal,” ujar Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di kantornya di Jakarta.

Lukman menjelaskan bahwa kehadiran BP JPH tidak berarti mengesampingkan peran Majelis Ulama Indonesia yang sebelumnya banyak mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia.

Menurutnya, BPJPH akan menjadi lembaga yang mengelola proses administrasi terhadap registrasi sertifikat halal. Sementara MUI akan menjadi auditor terhadap produk yang didaftarkan atau menjadi pihak yang menentukan halal tidaknya suatu produk.

Lebih Jauh Lukman menjelaskan bahwa tiga kewenangan MUI meski sudah ada BPJPH. Yang pertama adalah penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH.

“Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut,” terang Lukman.

Selanjutnya, MUI tetap memiliki peran untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH.

Selain itu, MUI juga memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yaitu organisasi auditor produk halal.

Auditor-auditor yang terkait ini harus mendapat persetujuan dari MUI,” ungkapnya.

Sementara itu, Lukman mengatakan BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakkan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya.

Jadi lebih jelasnya , MUI hanya diberi kewenangan meneliti dan mengeluarkan fatwa saja , tapi kewenangan mengeluarkan sertifikasi halalnya diambil alih oleh BPJPH , atau lembaga resmi pemerintah yang langsung dibawah kemenag .

Library :Antara

Iklan

gunakan suaramu

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: