Laporin Koruptor Dapet 200 Juta , Mau ?

image

Masshar2000.Com – Sejak era reformasi , segala yang berbau KKN , Kolusi , Korupsi dan Nepotisme menjadi musuh bersama dan semua tokoh awalnya juga sepakat .

Namun , semakin kesini , apalagi di era presiden SBY , korupsi bahkan menjadi ajang pencarian bakat bagi anak buahnya sendiri .
Andi Malarangeng , Nazarudin , Angelina Sondah adalah contoh nyata bagaimana semangat reformasi mulai terkikis dan malah seakan digelorakan secara berjamaah .

Kini , di era kepemimpinan Jokowi , koruptor dibuat bertekuk lutut , bahkan seorang Setya Novanto yang merupakan ketua umum partai besar pendukung pemerintah pun disikat , terakhir adalah Idrus Marham yang merupakan politisi partai Golkar dan juga menteri sosial pun disikat Jokowi . Tidak ada ampun bagi koruptor .
Tentu saja ini adalah pekerjaan berat , karena mental koruptor memang sudah mendarah daging bagi sebagian pejabat .

Untuk menunjukkan konsistensinya memberantas korupsi , kini pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

PP 43/2018 tersebut menyebutkan bahwa pelapor atau masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsi akan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta),” demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp10 juta.

Peraturan tersebut telah diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018. PP43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Namun dalam PP itu disebutkan setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan itu, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum.

Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Kamu atau lembaga kamu bisa menjadi bagian dari pemberantasan korupsi ini .
Kamu tidak harus menjadi anggota KPK untuk memberantas tikus negara.

Ayo semangat melawan koruptor , imbalannya jelas uang halal dari pada menjadi saracen , menjadi akun buzzer penyebar hoax ,  gerombolan demo nasi bungkus atau demo nomer TOGEL .

Selamat bergabung

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s