PEMIMPIN DAERAH SERENTAK MUNDUR DARI BURSA PILKADA JIKA PEMILIHAN TIDAK LANGSUNG

image

M2000 – Gonjang-ganjing RUU PILKADA yang sudah disahkan DPR membuat sebagian besar rakyat kecewa.
Sebenarnya apa yang dicari dari koalisi merah putih, kog programnya semakin aneh-aneh saja, RUU PILKADA, sistim pemilihan ketua DPR , dan berhembus kabar point-point yang ada di KPK pun akan direvisi…mau unjuk gigi rupanya.

Hasil paripurna tersebut menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka yang tidak setuju Pilkada lewat DPR, protes dengan berbagai cara, termasuk kepala daerah.
Sejumlah kepala daerah yang menolak Pilkada lewat DPRD, memilih mengakhiri masa jabatannya.
Bagi mereka, sebuah kemunduran jika kepala daerah tidak lagi dipilih rakyat.
Siapa saja kepala daerah yang janji pensiun?
Ini dia deretan kepala daerah yang menolak RUU Pilkada  :

1. Ahok

image

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama (Ahok) mengaku akan pensiun jika
DPR memutuskan Pilkada dilakukan lewat
DPRD. Ahok menyindir para politikus DPRD
yang nanti akan kebanjiran duit.
“Bagi saya sederhana kalau dipilih oleh DPRD, saya berhenti saja. Nanti udah nggak mau nyalon kembali. Berhenti berpolitik. Kalau saya mau nyolong, ya saya lebih dipilih DPRD. Dapat Rp 1 triliun aja saya depositoin Rp 6 miliar, anggota DPRD DKI cuma 106 orang. Gua kasih gaji 100 juta aja,” kata Ahok di Balai Kota.

2. Ganjar Pranowo ( gubenur Jateng )

image

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
mengaku tidak berminat untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode berikutnya.
Menurutnya dengan sistem Pilkada melalui DPRD dirinya di atas kertas akan mengalami kekalahan.
“Kalau sistemnya seperti ini, saya pensiun
saja. Kan saya produk dari itu (Pilkada
langsung). Jadi ya ndak mungkin diatas kertas saya bisa memenangkan itu,” ungkap Ganjar.

3. Bupati Solok Syamsu Rahim
Bupati Solok, Sumatera Barat Syamsu Rahim menolak keras pemilihan kepala daerah lewat DPRD.
Menurutnya, pilkada tak langsung itu
akan membuat kepala daerah diperalat dan
dijadikan bank berjalan oleh anggota DPRD.
“Ini jadi ATM-nya anggota dewan dan
partainya, karena kami harus membeli partai, kami harus membayar anggota dewan. setiap kita mengesahkan Perda nanti selalu ada negosiasinya,” kata Syamsu dalam pertemuan
Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.
Syamsu sendiri menjadi bupati setelah diusung oleh Partai Golkar. Saat ini Golkar adalah salah satu partai pendukung pilkada tak langsung. Namun Syamsu tak takut dipecat dari Golkar.
“Silakan saja pecat, saya enggak mau
dijadikan mesin ATM. Pilkada lewat DPRD itu money politic-nya besar,” tegas Syamsu.

4. Ridwan Kamil ( walikota Bandung )

image

Ahok memutuskan untuk keluar dari Partai
Gerindra. Ahok keluar karena menolak
Pemilukada lewat DPRD. Wali Kota Bandung
Ridwan Kamil yang sejalan dengan Ahok ini
tidak mau berkomentar banyak. Saat ditemui di Pendopo Bandung, Kamis (11/9), pria yang akrab disapa Emil itu menjawab;
“Untuk Ahok saya enggak bisa menilai urusan seseorang. Ahok yang tahu secara psikologis seperti apa,” singkatnya.
Emil menyebut sejalan dengan Ahok. Hanya
saja saat didesak keluar dari partai, dia
menjawab bahwa dirinya bukanlah orang
partai.
“Kalau banyak orang yang mengatakan saya harus mundur. Mundur gimana? Saya ikut partai saja enggak. Saya dulu Pilkada memilih partai dari pada kalah, makannya saya tetap respek (PKS dan Gerindra),” tandasnya.

5. Tri Rismaharini ( walikota surabaya )

image

Keputusan dalam UU Pilkada yang menyebut kepala daerah dipilih DPRD, membuat Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini berpikir dua kali untuk maju di Pilwalkot Surabaya 2015 mendatang. Alasannya, biaya yang harus dia keluarkan menjadi lebih besar bila Pilkada melalui DPRD.
“Saya tidak punya uang. Sebenarnya, kalau
pilkada langsung biaya relatif lebih murah,”
kata Tri Rismaharini di hadapan 22 duta besar negara sahabat pada acara bertajuk ‘Updates from the Region (UFTR): Exploring the Potentials of Surabaya City’ di Pemkot
Surabaya. Demikian dikutip dari Antara, Sabtu, (27/9).
Risma mengatakan, sesungguhnya pemilihan langsung akan lebih bisa diterima masyarakat.
Dengan pemilihan langsung, kata dia, bisa
mendengarkan langsung aspirasi dan kehendak dari masyarakat.
“Saya tidak tahu tentang RUU Pilkada.
Pemilihan saya dulu bergulir begitu saja. Yang penting yang terbaik untuk bangsa. Saya juga tidak mengalami dipilih oleh DPRD,” katanya.
Dengan keputusan tak meramaikan Pilwalkot tahun depan, Risma memilih menjadi dosen di kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Hayo pemirsa setuju pilkada langsung atau pilkada tidak langsung ?

image

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s