3 Kebijakan Jokowi yang ” nyeleneh ” dimata rakyat

image

M2000 – Sekarang tahun sudah berganti , walaupun tahunnya baru namun pekerjaan kita tetap sama , kendaraan kita masih sama, bahkan Presiden kita pun masih sama…artinya , jika ditelisik lebih dalam , sebenarnya tidak ada yang baru yang kita alami…semoga sih semangatnya yang baru di tahun 2016 ini.

Jika kita melangkah sedikit ke belakang, melihat kebijakan dikeluarkan Pemerintah dibawah komando Presiden Joko Widodo tak semuanya bisa diterima kalangan masyarakat…walaupun harus kita akui , pada tahun 2015 kemarin Jokowi sudah berhasil membabat sarang-sarang mafia di negri ini .
( baca : Ini sarang-sarang mafia yang di obok-obok Jokowi )

Beberapa kebijakan Jokowi malah cukup memberatkan ketika situasi ekonomi digoncang krisis dunia beberapa waktu lalu. Mulai dari anjloknya harga minyak dunia sampai isu kenaikan suku bunga The Fed yang menjadi rujukan perekonomian seluruh dunia.

Untuk itu , kali ini akan kita ulas kembali beberapa kebijakan kontroversi Presiden Jokowi di 2015:

1. Tarif listrik naik

image

Listrik memang masih jadi kelemahan. Di daerah luar pulau jawa, gangguan listrik masih jadi masalah utama, Namun bukan mendorong pembangunan infrastruktur dan kapasitas listrik di Indonesia, pemerintah malah menaikkan tarif dasar listrik, selain mencabut subsidi bagi masyarakat.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman mengatakan rencana ini pernah dijadwalkan diterapkan 1 Januari 2015. Namun atas instruksi Presiden Joko Widodo, rencana ini ditunda dan baru diterapkan atas intruksi presiden.

Tarif listrik pelanggan rumah tangga berdaya 1.300 VA dan 2.200 VA pada Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar 11,6 persen dibandingkan November 2015. Hal ini menyusul pemberlakuan mekanisme penyesuaian tarif kedua golongan tersebut.

Kepala Divisi Niaga PT PLN (Persero), Benny Marbun mengatakan, pada Desember 2015, tarif listrik pelanggan rumah tangga golongan berdaya 1.300 dan 2.200 VA ditetapkan sebesar Rp 1.509 per kWh. Sementara, pada November 2015, tarif golongan berdaya 1.300 dan 2.200 VA masih ditetapkan tarif sebesar Rp 1.352 per kWh.
Dengan demikian, terdapat kenaikan Rp 157 per kWh atau 11,6 persen.

Mulai Desember 2015, PLN memberlakukan mekanisme penyesuaian tarif (tariff adjustment) atau tidak mendapat subsidi lagi untuk pelanggan golongan rumah tangga berdaya 1.300 dan 2.200 VA.

Plt Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, Bambang Dwiyanto mengatakan, sebenarnya, tarif listrik bagi rumah tangga daya 1.300 dan 2.200 VA sudah harus mengikuti mekanisme ‘tariff adjustment’ per 1 Januari 2015 bersamaan dengan pelanggan 10 golongan lainnya.

Dengan demikian, per Desember 2015, sebanyak 12 golongan tarif listrik sudah mengikuti mekanisme ‘tariff adjusment’. Yaitu golôgan Rumah tangga diatas daya 1300 VA  dan juga bisnis.

Sementara untuk pelanggan rumah tangga kecil daya 450 dan 900 VA, bisnis dan industri kecil serta pelanggan sosial tarifnya tetap dan tidak diberlakukan ‘tariff adjustment’.
Pelanggan golongan ini masih diberikan subsidi oleh pemerintah,” kata Bambang.

2. Hapus subsidi BBM

image

Pemerintah telah menetapkan harga baru untuk BBM jenis Premium dan Solar. Premium turun menjadi Rp 7.600 per liter dan Solar jadi 7.250 per liter. Dalam harga baru ini, pemerintah telah mencabut penuh subsidi untuk Premium. Namun, untuk Solar pemerintah masih mengucurkan subsidi tetap sebesar Rp 1.000 per liter.

Harga Solar saat ini turun Rp 250 per liter, sehingga menjadi Rp 7.250 per liter. Sementara harga Solar nonsubsidi masih bertahan sebesar Rp 8.250 per liter.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk merespon merosotnya harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), dan berdampak pada harga jual Solar yang ikut mengalami penurunan.

Pemerintah masih merasa memberi subsidi tetap pada Solar Rp 1.000 per liter,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Menurut dia, patokan harga tersebut mengikuti penurunan ICP mendekati USD 60 per barel dengan kurs Rp 12.380 per dolar Amerika Serikat (AS).
Kami tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis Solar demi kepentingan banyak orang. Subsidi cuma diberikan untuk Solar karena secara teori masih digunakan untuk kepentingan ekonomi,” jelas dia.

Dengan skema subsidi tetap, pemerintah akan lebih mudah menghitung anggaran subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ini akan dimasukkan dalam APBN Perubahan tahun depan yang baru akan masuk minggu pertama Januari 2015. Sebab di masa lalu subsidi nggak bisa dihitung, tapi sekarang bisa dihitung karena sudah fix,” tutupnya.

3. Dana Ketahanan Energi

Muncul banyak polemik ketika pemerintah memunggut dana sebesar Rp 200 dan Rp 300 buat perliternya dari pembelian Bahan Bakar Minyak buat (BBM) jenis premium dan solar pada awal tahun ini , kebakan ini dibuat pada akhir desember tahun 2015 lalu.

Pemerintah mengaku ini merupakan program lama yang sudah dicanagkan sejak lama. Atas dasar itu, pemerintah berencana memanfaatkan momentum penurunan harga BBM untuk memungut dana ketahanan energi. Beberapa hari lalu diputuskan harga premium turun sebesar Rp 150 menjadi Rp 7.150 per liter dan solar Rp 800 menjadi Rp 5.950 per liter mulai 5 Januari 2016.

Pemerintah memerkirakan bisa meraup dana ketahanan energi sekitar Rp 15 triliun-Rp 16 triliun per tahun. Itu dipungut dari penjualan premium sebesar Rp 200 per liter dan Solar Rp 300 per liter.

Itu cukup baik untuk membangun energi baru, memberi subsidi pada tarif listrik yang belum sepenuhnya kompetitif,” ungkap Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Jakarta pada desember 2015 lalu.

Sudirman mengatakan, pemungutan dana ketahanan energi merupakan implementasi pasal 30 Undang-Undang No.30 tahun 2007 tentang energi. Di mana pengembangan energi terbarukan harus dibiayai pendapatan negara berasal dari energi fosil.

Harusnya kita memungut dana premi, dana fosil tapi tidak pernah. Tapi ini mumpung keadaan harga lagi rendah, waktunya melakukan itu, itu akan menjadi dana simpanan, dan mekanismenya yang akan kami atur dengan Menteri Keuangan. Kami tidak punya mekanisme penganggarannya, tapi prinsipnya dulu disepakati,” katanya.

Menurut Sudirman, pihaknya bakal mengelola dana ketahanan energi tersebut. Pemanfaatannya bakal diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi VII DPR-RI.
Pemungutan dana bakal dimulai 5 Januari mendatang. Itu bertepatan dengan pemberlakuan penurunan harga bahan bakar minyak.

Di mana, premium turun sebesar Rp 150 menjadi Rp 7.150 per liter dari saat ini Rp 7.300 per liter. Sementara, solar turun Rp 800 menjadi Rp 5.950 per liter dari Rp 6.700 per liter.
Jika pungutan dana ketahanan energi dihilangkan, maka harga keekonomian premium hanya Rp 6.950 per liter dan solar Rp 5.650 per liter.

Ya, selain kebijakan-kebijakan yang bisa melegakan rakyat, dengan berbagai argumen , pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang tidak pro rakyat…

Apa pendapatmu..?

Library : merdeka

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s