Kontroversi Dana Haji , Bagaimana Tanggapan MUI ?

image

Masshar2000.Com – Beberapa hari terakhir , di media sosial ramai dibicarakan soal dana haji yang akan di gunakan untuk infragstruktur oleh mandat presiden Joko Widodo .
Sebenarnya dana haji sendiri sudah dimanfaatkan pemerintah sejak 2009 saat presiden SBY menjabat .
Lantas kenapa baru sekarang menjadi ramai ?

Jawabannya adalah sederhana , pertama ,kalau pada jaman SBY , era keterbukaan belumlah seperti sekarang , kedua …Karena yang ngomong presiden Jokowi .
Ya…seperti kita ketahui oleh para pendukung Prabowo yang belum pada move on , apapun yang dilakukan Jokowi adalah salah , bahkan sholatnya Jokowi pun dicari-cari kesalahannya .

Kemarin pas saya ikutan komentar di media soal penggunaan dana haji sudah ada sejak jaman SBY , saya diprotes bahkan dituduh fitnah .
Heran juga sih …Lha ini yang protes apa gak pernah baca ya , apa cuman sukanya cuma ngikutin berita HOAX yang penting menyenangkan hatinya …sepertinya begitu .

image

https://m.merdeka.com/uang/presiden-jokowi-bisa-tiru-sby-soal-pengelolaan-dana-haji.html
Miris memang , seseorang yang gelap hatinya memang tidak akan melihat suatu kebaikan meskipun itu jelas didepan mata . Padahal dalam agama sendiri diajarkan bahwa ” jangan sampai karena kebencianmu maka kamu tidak bisa berlaku adil “.

Tapi its oke lah , namanya juga manusia , boleh berpendapat , asal tidak anarkis saja menurut saya , tentu dengan konskuensi kalau nantinya pendapat tersebut dirasa ada yang tersinggung dan dilaporkan karena ada unsur ujaran kebencian ya harus berani menanggung resiko .

Oke kita kembali ke topik permasalahan , kalau anda ingin pergi haji maka anda harus setor uang terlebih dahulu sampai dapat kesempatan pergi haji. Waktu tunggu pergi haji itu bisa tahunan. Selama menanti keberangkatan, dana yang anda setor itu disimpan oleh pemerintah pada tiga instrumen keuangan.
Ketiga intrumen itu adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka.

Mengapa ditempatkan pada tiga instrument itu?
Karena ketiganya aman dan sangat likuid. Tidak ada resiko. Jadi kapan saja diperlukan untuk pembayaran biaya perjalanan haji bisa segera di gunakan. Dari ketiga instrument itu menghasilkan pendapatan investasi. Pendapatan ini menjadi dana abadi, yang digunakan untuk biaya sosial dan pendidikan umat.

Saat sekarang jumlah dana haji mencapai lebih 80-100 triliun pada tahun ini. Karena setiap tahun waiting list haji terus bertambah sehingga semakin banyak uang mengendap. Selama itupula dana haji hanya berputar di tiga instrument itu dengan jangka waktu pendek.
Tidak ada dampak yang bisa dirasakan langsung kepada kemaslahatan umat atas uang yang berputar tersebut kecuali manfaat tidak langsung memperkuat posisi fiskal negara dalam bentuk serapan SUN dan SBSN. Juga memperkuat likuiditas perbankan.

Anda pun tidak tahu untuk apa serapan ketiga intrument itu. Yang jelas penggunaannya bisa apa saja.
Berkaca dengan suksesnya malaysia mengelola dana haji maka pemerintah ingin meniru malaysia.
Bagaimana cara malaysia mengelola dana haji tersebut ?
Dana haji itu dikelola oleh sebuah BUMN yang bergerak dalam bisnis port folio atau direct investmen sektor yang tingkat resikonya sangat rendah. Seperti contoh bangun jalan Toll, PDAM. Atau masuk kesektor yang berdampak luas bagi kesejahteraan rakyat petani seperti perkebunan dan Industri pengolahan hasil perkebunan (dalam sektor ini , Malaysia dikabarkan pernah merugi ).

Sampai sekarang dana haji malaysia telah melahirkan puluhan anak perusahaan yang tersebar di sektor keuangan dan bank, sektor jasa, sektor kelautan, property.
Bagaimana bila saatnya diperlukan untuk membiayai perjalanan haji ?
Anda tidak perlu kuatir karena BUMN Tabungan Haji Malasyia adalah fund manager yang bekerja secara modern yang sehingga likuiditasnya terjamin. Karena mereka punya sendiri Bank dan Asset management company yang bertindak sebagai agen likuditas walau dana masih tertanam di berbagai sektor usaha.

Apa yang terjadi ?
Dana haji yang tadinya mengedap disektor moneter menghasil rente yang minimal, bisa dimanfaatkan untuk hal hal yang memberi multiplier effect bagi perekonomian seperti membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan industri domestik, dan pada akhirnya hasilnya dikembalikan kepada jamaah haji dalam bentuk amal jariah pembangunan sarana sosial dan pendidikan bagi mereka yang tidak mampu.

Kita lihat usulan Jokowi

Mengapa sih pak Jokowi ingin agar dana Haji tidak ditempatkan secara tidak langsung melalui tiga istrument pasar uang?
Karena skema penempatan dana yang jumlah besar dan pasive itu cenderung korup. Bukan rahasia lagi bila semua bankers melobi Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar dapat alokasi penempatan dana haji.
Mengapa ?
Karena skema syariah memang tidak ada resiko bagi bank, dan tidak perlu bayar asuransi tabungan. Maklum bagi hasil. Andaikan Rp 50 Triliun dana haji ditempatkan di Perbankan maka 1% saja fee untuk pejabat aBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) maka itu nilainya sudah Rp. 500 miliar setahun ,  itu fee minimal yang bisa direstruktur skemanya oleh pejabat bank sehingga tidak terlacak.

Mengapa begitu besar restriksi dari anggota DPR dan juga ormas serta partai Islam atas wacana jokowi untuk menggunakan dana haji seperti di Malaysia ?
Maklum bahwa dana haji ini cara korup yang efektif tanpa tersentuh hukum dan lagi dana ini bukan milik negara. Jadi sepanjang uang publik tidak dirugikan walau dikelola dengan cara korup tidak akan berurusan dengan KPK. Dan lagi semua tahu bahwa anggota BPPKH adalah terdiri dari pemerintah ( kementrian agama) dan tokoh ormas dan juga mereka yang terafiliasi dengan partai.

Dengan ditempatkan dana haji ini kesektor yang produktif dengan skema yang tetap menjamin likuiditas maka pengelolaan dana lebih transfarance, apalagi dikelola oleh BUMN yang memungkinkan KPK dan BPK bisa terlibat mengawasi dan juga petugas pajak akan mengawasi ketat, termasuk publik. Haji adalah ibadah penyempurnaan lima rukun islam. Dan kalau dana haji dikelola secara amanah dan berdampak langsung kepada kepentingan umat islam maka secara tidak langsung kemandirian umat islam akan terjadi meluas tanpa harus tergantung kepada pemerintah.
Apalagi dana haji itu jumlahnya wow banget.. bahkan 100 kali dari nilai dana haji malaysia.

Dan manfaat terakhir bahwa dari keuntugan pengelola dana haji itu bisa menekan ongkos perjalanan haji.
Jadi wacana dana haji untuk insfrastruktur dari pak Jokowi tak lebih hanya sinyal bahwa seharusnya dana haji dikelola secara transparan dan maksimal untuk kepentingan umat, kecuali masyarakat lebih memilih uangnya rentan dijadikan alat korupsi melalui sistem bunga dibank dengan deposito dan sejenisnya.

Nah jelas bukan ,  justru Jokowi mau melindungi dan menguntungkan setiap calon jamaah haji yg sudah menyicil dana hajinya …
Ya gimana lagi , soalnya diambil ataupun tidak dana haji yang masuk tetap saja akan dipakai …Mending kalau dipakai secara benar , bagaimana kalau dikorup ?

Jadi jangan karena penggunaan dana haji atas mandat Jokowi lantas pasti salah , sementara pas SBY adem-adem aja . Atau takutnya nih semisal presidennya Prabowo tidak ada protes .. Ini sih kebangetan …Seperti yang saya kemukakan diatas ” jangan karena kebencianmu lantas menjadikanmu tidak bisa berlaku adil “.

Nah , supaya lebih jelas lagi mari simak penjelasan ketua MUI , KH Ma’aruf Amin seperti dikutip dari kompascom ( 31/7/2017).

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma’ruf Amin mengaku tak mempermasalahkan jika pemerintah menggunakan dana haji untuk pembangunan infrastruktur.

Ma’ruf mengatakan MUI telah mengeluarkan fatwa terkait pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana investasi para calon jamaah haji.

image

Dana haji itu kan memang boleh diinvestasi itu, sekarang saja mungkin ada Rp 35 triliun itu sudah digunakan untuk Sukuk, Sukuk itu sudah mendapatkan fatwa dari dewan syariah nasional majelis fatwa MUI dan saya juga tanda tangani itu untuk kepentingan infrastruktur untuk lain-lain,” ujar Ma’ruf di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, Senin (31/7/2017).

Ma’ruf menambahkan, dana tersebut akan diinvestasikan ke proyek pemerintah yang memiliki risiko kecil. Nantinya, kata dia, akan ada skema syariah yang mengatur hal tersebut.

“Jadi nanti ada skema syariahnya dan sudah ada. Jadi saya kira gitu. Karena jemaah haji sudah memberikan kuasa kepada pemerintah melalui kemenag untuk dikelola dan dikembangkan,” ucap dia.

Ma’ruf menjamin tidak ada celah penyalahgunaan dana haji yang dikelola oleh pemerintah. Hal ini karena ada jaminan dana haji yang dipinjam untuk keperluan pembangunan infrastukur akan diganti oleh pemerintah.

“Kalau pemerintah tidak riskan, kalau di swasta memang ada risiko itu, karena itu kalau soal pelabuhan kan poinnya pemerintah yang akan mengembalikan itu. Tidak ada penyalahgunaan menurut saya,” kata Ma’ruf.

Nah kan sudah jelas sekali , MUI saja bahkan sudah mengeluarkan Fatwa , tinggal kita tunggu saja , apakah si pengawal fatwa akan mau mengawal fatwa ini …

Masih kurang penjelasannya , ini adalah screenshot kampanye Prabowo Hatta saat nyapres kemarin ,

image

Masih kurang juga …Ya terserah anda , mungkin anda lebih pintar dari Prabowo-Hatta dan lebih faham agama dibanding ketua MUI bahkan MUI nya .

Semoga tidak menjadi polemik berkepanjangan , karena sebenarnya ini juga bukan masalah yang harus diperdebatkan …Menurut saya sih hanya mencari masalah saja untuk menjegal Jokowi .

Ingat ya ” jangan sampai kebencianmu menjadikanmu berlaku tidak adil ” artinya jika seseorang sudah tertutup mata hatinya , kebaikan didepan mata pun tidak akan tampak olehnya .

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s