Iklan
Oleh: masshar2000 | 30 September 2017

Menakar Kekuatan Gatot Nurmantyo Di Pilpres 2019

image

M2000 – Sebagai seorang Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo nyaris ideal. Dia digambarkan dekat dengan anak buahnya. Berani bicara di depan publik. Gaya bicaranya tegas. Pemikirannya jelas. Dan dia punya nyali.
Tapi publik juga tidak keliru jika menganggap semua manuver yang dilakukan oleh Sang Jenderal lebih didorong oleh keinginannya menjadi Presiden, atau setidaknya Wakil Presiden.

Apakah keinginan itu keliru? Jelas tidak.
Di negara demokrasi, keinginan semacam itu tidak bisa dipersalahkan. Tapi menjadi keliru jika melanggar adab dan aturan main demokrasi. Salah satu hal yang dianggap melanggar adab itu dalam kasus Jenderal Gatot adalah merasa tidak di bawah ‘kendali’ Menteri Pertahanan dan Menkopolhukam.

Awalnya, Jenderal Gatot mendapatkan pujian dari berbagai pihak. Dan setiap pujian selalu menggembungkan rasa percaya diri. Namun rasa percaya diri yang berlebihan sering kali justru membuat salah langkah.
Menjadi politikus di Indonesia tentu tidak cukup hanya mengandalkan keberanian. Hal itu yang tampaknya belum dipahami oleh Jenderal Gatot.

Di negeri ini, sudah terlalu banyak kisah tentara yang hendak menjadi politikus gagal karena hanya mengandalkan keberanian. Terlebih di era demokrasi langsung.
SBY mungkin bisa menjadi contoh. Dia tidak mengandalkan keberanian dalam berpolitik. Dia bertarung, kalah, lalu memulai dari awal membangun Partai Demokrat. Cerita selanjutnya kita tahu sendiri apa yang terjadi.

Apa yang pernah dilakukan oleh SBY tampaknya tidak menjadi model bagi Jenderal Gatot. Dia mungkin berpikir, dalam situasi politik yang agak panas ini, manuver-manuvernya akan mendulang dukungan dari kelompok-kelompok yang berseberangan dengan Presiden Jokowi. Anggapannya, dukungan itu akan memberinya tiket premium untuk masuk ke gelanggang politik 2019.

Tapi dalam waktu singkat Jenderal Gatot sudah harus repot. Serangan kepadanya berdatangan dari segala penjuru. Termasuk dari pihak-pihak yang semula dia anggap bakal mendukungnya.

Lalu apa yang lupa diperhitungkan oleh Jenderal Gatot? Beberapa poin berikut ini mungkin bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan Sang Jenderal.

Politikus dari Parpol

Pemilu 2019 adalah antrean orang menjadi Wakil Presiden. Sebab jelas, kemungkinan hanya ada dua kandidat kuat yang akan bertarung lagi di Pilpres 2019: Jokowi dan Prabowo Subianto , sama persis seperti tahun 2014.

Para elite politik lain masih harus berdiri di antrean menjadi Cawapres kedua sosok tersebut. Karena masing-masing hanya bisa didampingi satu Cawapres, pertarungan menjadi orang yang akan ditandemkan dengan Jokowi atau Prabowo jelas sangat ketat.

Kehadiran Jenderal Gatot sudah tentu dianggap mengganggu konstelasi perebutan antrean ini. Sebab bagaimanapun, tiket politik di era sekarang ini dimiliki oleh partai politik. Para politikus tentu gerah dengan kehadiran Sang Jenderal yang tidak pernah mengalami jatuh-bangun pertarungan politik, dan terutama jatuh-bangun dalam membesarkan partai atau tiba-tiba nongol dan mengalahkan popularitar orang-orang partai itu sendiri.

Jenderal Gatot mungkin lupa, Cak Imin dari PKB juga ingin jadi Cawapres. Bahkan Hary Tanoe dengan partai barunya juga pengin menjajal keberuntungan seperti main lotre . Surya Paloh dari Nasdem sudah tentu tidak akan merelakan begitu saja jabatan Cawapres kepada sosok di luar partai. Hampir semua politikus partai hakulyakin tidak akan merelakan hal ini terjadi. Tidak sama sekali tidak .

Bahkan jika kelak Sang Jenderal pensiun pun, lalu masuk ke salah satu Parpol, tidak bisa serta-merta didapuk jadi Cawapres apalagi capres karena tidak dianggap berjasa dalam partai tersebut .
Kecuali partai yang krisis kepemimpinan , artinya tidak punya kader mumpuni yang bisa dijual secara nasional dan ingin sekali bisa duduk dan ngopi di istana tentu tidak akan malu mencalonkan Gatot sebagai Capres , itupun kalau mampu memiliki 20% suara di pemilu sebagai syarat pencapresan .

Berpolitik memang tidak untuk mendapatkan jabatan, tapi kita tahu slogan itu hanyalah pepesan kosong. Sebab berpolitik ya memang untuk mendapatkan jabatan politik. Apakah dapat betulan atau tidak, itu soal belakangan.

Supremasi Sipil

Ketika Orde Reformasi terjadi, supremasi sipil jelas menjadi kaidah politik bersama. Tentara boleh berpolitik, tapi tunggu pensiun dulu. Kalau tentara aktif dianggap melakukan manuver politik, para politikus akan bersatu.

Ada begitu banyak gagasan politik berbenturan di era pasca-Reformasi. Tapi tidak ada suara nyaring yang mendukung kembalinya Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI). TNI boleh punya nilai plus dalam berbagai jajak pendapat masyarakat dalam hal kelembagaan, tapi bukan berarti dipersilakan berpolitik seperti dulu lagi.

image

Aturan mainnya sudah jelas, dan sudah banyak pensiunan Jenderal yang mengikuti prosedur demokrasi ini , salah satunya Wiranto .
Para intelektual dan aktivis memang tercerai-berai ketika menghadapi Pilpres 2014 silam, dan Pilkada DKI tahun ini. Tapi untuk urusan supremasi sipil di era demokrasi, tampaknya tak ada yang berbeda suara. Kalaupun ada yang berbeda, pastilah amat kecil jumlahnya.

Mungkin Jenderal Gatot lupa, AHY ‘disipilkan’ supaya bisa bertarung dalam Pilgub DKI. Dia taat aturan main dan mengambil keputusan yang tidak mudah. Kalau militer balik lagi ke gelanggang sipil, SBY dan AHY sudah pasti paling keberatan. Sudah keluar masak balik lagi?

Angkatan Lain Diuntungkan

Mungkin banyak orang bertanya-tanya, kenapa manuver Jenderal Gatot tidak mendapatkan sambutan positif bahkan dari kalangan tentara sendiri. Kenapa cuitan admin Twitter AU langsung menanggapi dengan nakal pernyataan Jenderal Gatot soal 5000 senjata yang dipesan secara gelap itu.

Mungkin banyak yang lupa bahwa salah satu buah Reformasi dinikmati oleh angkatan lain. Angkatan Udara dan Angkatan Laut di era Orde Baru dianggap sebagai angkatan yang dipinggirkan perannya, di era Reformasi justru diberi perhatian yang lebih. Kepolisian memang ‘disipilkan’, tapi proses tersebut bukan dianggap penyingkiran melainkan sebuah berkah.

Maka tidak heran, manuver Jenderal Gatot mendapatkan perlawanan dan pembangkangan dari kedua angkatan. Terlebih pihak Kepolisian. Tidak usah dibilang bakal diserbu pun, Kepolisian bakal paling depan menghadang manuver Jenderal Gatot jika melebihi batas kewenangan dan di luar mekanisme Pemerintahan yang sah atau istilahnya nyolong start .

Norma Kepantasan

Bagaimanapun tegas dan beraninya Jenderal Gatot, belum tentu mendapatkan apresiasi yang baik dari publik. Masyarakat punya norma dan nilai kepantasannya sendiri.
Seorang pimpinan yang tidak patuh, atau dinilai tidak patuh kepada pimpinan yang lebih tinggi, sulit mendapatkan apresiasi. Keberanian itu ditujukan buat kewajiban dan tanggung jawab, bukan untuk berhadapan dengan atasan.

Menteri Susi Pudjiastuti, misalnya, mendapatkan apresiasi yang tinggi dari masyarakat karena keberaniannya memerangi pencurian ikan. Bukan karena Menteri Susi berani melawan Presiden .

Tentu saja Jenderal Gatot tidak secara ekspisit melawan Presiden Jokowi , karena berkali-kali Gatot menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk maju pilpres apalagi bertarung melawan atasannya sendiri .
Tapi pernyataannya terhadap Menhan, dan bantahan Menkopolhukam atas pernyataan-pernyataannya, bisa diresepsi oleh publik sebagai pembangkangan atas pimpinan.

Publik kita juga punya norma waktu. Tidak buru-buru karena toh semua akan pantas dilakukan jika Jenderal Gatot sudah pensiun atau tidak lagi menjadi Panglima TNI , toh tidak sampai setahun lagi Gatot juga sudah pensiun dan bisa lebih leluasa untuk berpolitik .
Citra membangkang terhadap atasan inilah yang makin melemahkan daya dukung masyarakat terhadap Jenderal Gatot.

Politik memang bukan barang gampang. Karena itu perlu dipelajari. Namanya belajar, pasti melewati banyak kekeliruan. Masalahnya tinggal bagaimana kekeliruan itu diakui, sebagai perwujudan sikap berani yang sudah kadung menjadi label Sang Jenderal.

Kalau Jenderal Gatot berani mengaku keliru, publik mungkin akan cepat melupakan dan malah mengapresiasi hal itu. Sebab di mata masyarakat, berani mengakui kekeliruan dan meminta maaf adalah sikap kesatria. Sikap yang tidak mudah, tapi sungguh mulia apalagi Gatot adalah seorang perwira tinggi dan bahkan tertinggi di jajarannya .

Kemudian apakah Gatot berpotensi menjadi presiden atau setidaknya sebagai wakil presiden mendatang .
Ya , kemungkinan itu besar sekali , setidaknya untuk menjadi cawapres , soalnya kalau untuk menjadi presiden , partai mana yang akan mengusulkannya , tentu tidak ada . Selain Jokowi , Prabowo jelas sangat menggiurkan untuk diajak berkolaborasi .
Selain karena mempunyai dana yang melimpah , Prabowo jelas punya nama besar dikancah nasional dan internasional dibanding Gatot yang baru-baru ini muncul . Apalagi pendukung setianya sangat militan mendukungnya di sosial media yang akan selalu memblow up setiap tindak-tanduk Prabowo .
Bahkan sekiranya menjadi wakil Prabowo pun sepertinya kecil sekali kemungkinannya , karena Prabowo akan mencari pasangan dari kalangan sipil , setidaknya sekelas Gubenur dan sudah jelas ada Ahmad Heryawan dan Tuan Guru Bajang dari NTB .

Alternatif kedua adalah merapat atau dipinang Jokowi menjadi pendampingnya .
Ini kemungkinan bisa terjadi , karena Jokowi akan lebih kuat jika wakilnya dari kalangan militer , duet antara militer dan sipil tentu lebih pas , boleh belajar pada SBY untuk soal ini , toh dua periode SBY selalu bersama sipil .
Tentu ini berbeda dengan jaman Suharto yang sudah terlalu kuat , istilahnya mau ngajak siapapun toh juga bakal menang , dan wakilnya hanya buat pajangan saja , atau lebih tepat untuk menabuh gong saat peresmian proyek saja .

Namun hal inipun juga tidak segampang seperti yang banyak diprediksi berbagai kalangan . Hal yang bisa merubah adalah jika Demokrat merapat ke istana .
Walaupun kemungkinannya kecil , Demokrat bisa memberikan posisi tawar yang menggiurkan dengan menawarkan Agus AHY sebagai tandem Jokowi , tapi relakah Mega dan PDIP menerima dengan tangan terbuka dari SBY dan Demokratnya , karena kita tahu kedua tokoh ini memang kurang komunikasi kalau tidak boleh disebut bermusuhan .

Ya .. Semua bisa terjadi , karena diakui atau tidak Gatot memang akan menjadi kuda hitam di pilpres nanti selain AHY tentunya .
Gatot punya pamor , sedang AHY punya massa dari ayahnya yang tidak bisa dianggap remeh .

So , menurut pemirsa bagaimana , akan berlabuh ke manakah Gatot di pilpres 2019 mendatang ?

Salam literasi

Iklan

gunakan suaramu

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: