Iklan
Oleh: masshar2000 | 6 November 2017

Gara-Gara UMP , Buruh dan Gubenur Baru ” Pisah Ranjang “

image

M2000 – Banyak janji dan Mengobral janji semasa kampanye pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah hal wajar dan wajib dilakukan oleh peserta Pilkada agar dirinya dipilih oleh rakyat .

Setelah menjabat , barulah rakyat menagih janji-janji semasa kampanye , apalagi kalau ada kontrak politik . Kita tahu , janji
dan mewujudkan janji sesudah memperoleh jabatan adalah dua hal yang berbeda. Ini bukan cuma dialami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, tetapi juga banyak pejabat daerah lain. Namun, karena DKI Jakarta adalah wilayah kunci, maka ini jadi sorotan.

Salah satu hal yang ditagih dari Anies-Sandi dari buruh adalah soal penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2018 .
Seperti dilansir CNNIndonesia.com (02/11/2017), Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuduh Anies-Sandi mengumbar janji dan berbohong, karena mengingkari kontrak politik yang diteken keduanya secara resmi dengan Koalisi Buruh Jakarta atau dikenal dengan Sepultura .

Said mengatakan, saat kampanye Pilkada 2017, Anies-Sandi pernah menandatangani kontrak politik. Salah satu isi kontrak politik itu adalah menetapkan UMP DKI Jakarta nilainya lebih tinggi dari PP Nomor 78 tahun 2015.
Nyatanya, Anies menetapkan UMP DKI 2018 sebesar Rp 3,64 juta, jadi persentase kenaikannya tidak lebih tinggi dari ketentuan PP 78/2015. UMP DKI Jakarta 2018 naik 8,71 persen dari UMP 2017, sesuai besaran kenaikan UMP yang ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan.

Maka Said mengatakan, mulai 1 November 2017 buruh Jakarta mencabut dukungan dan berpisah dengan Anies-Sandi, karena telah ingkar janji terhadap buruh. Said menegaskan, buruh Jakarta menolak UMP DKI 2018 Rp 3,6 juta dan tetap menuntut upah Rp 3,9 juta. Pada aksi buruh hari Selasa (31/10) di Balai Kota DKI Jakarta, buruh sempat menawarkan nilai kompromi Rp 3,75 juta.

Dengan pernyataan Said ini, praktis masa “bulan madu” antara Anies-Sandi dan kelompok buruh pimpinan Said sudah berakhir bahkan sudah ” pisah ranjang “. Hubungan manis yang terkait dengan dukungan politik pada masa kampanye Pilkada DKI itu berlangsung terlalu singkat. Hal ini karena belum sebulan Anies menjabat Gubernur DKI, janji besaran kenaikan UMP buruh sudah tidak bisa dipenuhi.
Kita tentu masih ingat bagaimana pada waktu Ahok kalah dalam pilgub DKI , ribuan karangan bunga mengalir deras ke balai kota dan faktanya puluhan dan mungkin ratusan karangan bunga tersebut dibakar secara terorganisir oleh massa buruh yang berunjuk rasa .

image

Buruh bakar karangan bunga Ahok pada aksi Mayday 2017 pasca kekalahan Ahok di Pilkada DKI

Kini mereka menyesal karena pimpinan yang mereka perjuangkan ternyata hanya PHP saja alias hanya memberikan janji palsu.
Padahal jika usulan kompromi bisa diterima, yakni nilai UMP di antara Rp 3,75 juta sampai Rp 3,9 juta, maka kenaikannya berkisar 13,19 persen (atau 4,5 persen lebih besar terhadap PP 78/2015). Atau hampir sama kelebihannya terhadap apa yang pernah dilakukan mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada 2016.

Menurut mereka, Ahok bahkan dinilai lebih progresif dan lebih berani dalam menetapkan UMP dibandingkan Anies. Pada penetapan UMP DKI 2016, Ahok yang waktu itu masih menjabat Gubernur DKI tidak memakai PP 78/ 2015.
Ahok menaikkan UMP 2016 sebesar 14,8 persen. Padahal kalau memakai PP 78/2015, maka naiknya saat itu hanya sekitar 10,8 persen.
Bahkan dari sejak jaman Jokowi jadi gubenur DKI , kenaikan UMP DKI selalu diatas 10% .
Bahkan tertinggi pernah sampai 43% pada masa Jokowi tahun 2014.

Mengapa Anies-Sandi gagal memenuhi janji kenaikan UMP pada buruh? Tampaknya, keputusan Anies-Sandi itu didasari karena keduanya ditekan oleh para pemilik modal. Anies-Sandi tidak bisa dengan mudah seenaknya mengakomodasi begitu saja tuntutan UMP buruh, karena pada akhirnya Anies-Sandi juga harus memperhatikan aspirasi para pengusaha.

Dari pasangan ini, Sandi adalah juga pengusaha yang sangat paham mengenai dunia usaha. Tampaknya ,keputusan Anies juga dipengaruhi oleh Sandi, yang menjadi semacam “representasi” aspirasi dan kepentingan kalangan pengusaha serta pemodal di pemerintahan Anies.

Mungkin ini karma karena buruh tidak pernah menghargai Ahok yang berjuang mensejahterakannya .

Bagaimana pendapat anda pemirsa ?

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: