Perjanjian induk Freeport - Indonesia
M2000 – Lega rasanya saat perusahaan tambang paling diributkan di Indonesia ini akhirnya tunduk pada Jokowi .
Ya , setelah 72 tahun Indonesia hanya mendapat jatah dari freeport dibawah 10% kini sah 51%.
Jadi pantas saja kalau pak Jokowi banyak melakukan pembangunan buat Papua, karena jatah pemerintah 41% itu juga dikelolah juga untuk kesejahteraan rakyat Papua.
Draft “Perjanjian Induk Saham ” Divestasi saham PT Freeport Indonesia sendiri telah di paraf Gubernur Papua, Lukas Enembe, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia Hadiyanto, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, serta Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero), pada tanggal 05 Desember 2017 di Jakarta.
Tindak lanjut dari kegiatan ini, nantinya pada 15 Desember 2017 akan dilakukan penandatanganan perjanjian antara PT Freeport Indonesia, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua serta Pemerintah Kabupaten Mimika.
Selanjutnya, ditindaklanjuti dengan acara seremonial penandatanganan oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Papua bersama Bupati Mimika serta PT Inalum (Persero).
Adapun pembagian saham 51% yaitu:
1. Pemerintah Pusat (Holding Tambang) Inalum 41 %.
2. Pemprov Papua 3 %.
3. -Pemda Kab. Mimika 3%.
– Masyarakat 3%.
– BUMD 1%.
Ini adalah tindakan nyata Jokowi yang disebut Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia .
Jadi , mari kita dukung Presiden yang memberikan keadilan setelah 72 tahun ini.
Dan Nikmat Tuhanmu manalagi yang kau dustakan , diberi Presiden yang bekerja dengan hati untuk rakyatnya .
Mau digoyang dengan isu murahan apa lagi untuk menggoyang pakdhe .
Sehat selalu pakdhe
Library : Media SP KEP SPSI PT.Freeport Indonesia Papua
