ILC – Koalisi Umat Membongkar Sendiri Boroknya

image

Masshar2000.Com – Salah satu acara favorit pengamat politik termasuk admin adalah ILC di TV One .
ILC memang seringkali membawakan tema panas yang sedang ramai di media , bodo amat ada pro dan kontra , karena tujuan utama adalah penyampaian berita dan tentunya juga rating .

Selasa malam  (16/1) , ILC (Indonesian Lawyers Club) ditayangkan oleh TV One dengan tema “Mahar Politik: La Nyalla Vs Prabowo”.
Sebuah pembelajaran politik yang berharga dan membuat panas dingin pendukung capres-cawapres tiga periode itu .

Dalam acara tersebut dibahas mulai dari partai-partai politik, bagaimana membentuk kadernya sendiri, bagaimana mem-blow up calon kader yang akan ditunjuk dalam kontestasi pemilu, bagaimana bisa berkoalisi dengan partai-partai lainnya, dan banyak hal lainnya yang tentunya baik untuk kita pahami bersama.

Melihat hasil pemilihan legislatif tahun 2014 lalu, bahwa partai-partai tidak ada yang mencapai angka 20 persen. Artinya meskipun PDIP berhasil memenangkan pileg, tapi belum bisa mencalonkan presidennya secara mandiri tanpa adanya koalisi. Seperti yang diatur dalam Pasal 9 UU No. 42 Tahun 2008 dengan jelas menyebut bahwa partai atau gabungan partai politik yang mencapai 20 persen kursi DPR dan 25 persen suara nasional yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden.

Kemudian Undang-undang Pemilu tersebut direvisi kembali di tahun 2017 dengan mengeluarkan UU No. 7. Dimana dalam pasal 222 kembali menyatakan bahwa pasangan calon Pemilu 2019 diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.

Undang-undang menuai banyak dikritik dari partai oposisi dan berusaha digugat untuk dibatalkan alasannya supaya partai-partai kecil, yakni yang kurang beruntung bisa mencalonkan kader terbaiknya dalam hajatan pilpres di tahun 2019. Tapi akhirnya MK (Mahkamah Konstitusi) menyatakan UU tersebut masih berlaku.

Dengan adanya UU Batas Pencalonan Pemilihan tersebut, juga berlaku di pemilihan kepala daerah, yang akan digelar Juni 2018 ini. Dengan adanya ambang batas tersebut, ketika seseorang hendak mengajukan diri maju tampil menjadi seorang kepala daerah, khusus dari jalur partai diwajibkan mendapatkan surat rekomendasi dari Sang Ketua Umum partai. Dan hal inilah yang menjadi polemik diakhir-akhir ini. Yakni adanya praktek-praktek mahar politik untuk bisa mendapatkan surat rekomendasi tersebut.

Pemberitaan tentang La Nyalla yang merupakan kader Gerindra maupun Siswandi yang merupakan kader PKS menjadi berita terheboh diakhir-akhir ini. Sebab dalam pernyataan resminya kepada publik bahwa mereka telah dimintai sejumlah uang mahar dalam proses pencalonan.
Hal itu terjadi tepat di akhir-akhir masa pendaftaran calon peserta kepala daerah.

Partai menyatakan tidak lagi mendukung atau merekomendasikan mereka untuk maju dalam pilkada di Jawa Timur maupun di Cirebon. Akibat dari tidak bisa diselesaikannya syarat administrasi yang sudah dibuat dalam surat perjanjian. Kemudian ketika adanya oknum partai yang meminta sejumlah uang yang sangat besar, dimana angkanya lumayan fantastis.
Bayangkan jika hanya untuk biaya saksi untuk pilgub saja , calon harus mengeluarkan 40 milyar apa gak tergiur untuk balik modal setelah menjabat , belum lagi biaya-biaya lain yang jumlahnya mencapai 300 milyar kata Prabowo dalam video viralnya .

Kemudian ketika Prabowo sendiri menyatakan dalam orasinya yang beredar di media online dan juga diputar di ILC. Yakni untuk calon Gubernur itu dipastikan akan menghabiskan dana sebesar 300 miliar. Itupun masih paket hemat (pahe). Sedangkan untuk calon Bupati atau Walikota, seperti yang dinyatakan Siswandi dalam pernyataannya diwaktu-waktu lalu, berkisar antara 500 juta sampai 1,5 miliar.

Ada dua hal yang menarik yang dibahas dalam acara ILC tersebut. Pertama, ternyata yang diundang adalah koalisasi umat, yang terdiri dari Gerindra, PKS maupun PAN. Sebab kubu mereka yang sedang digunjing oleh publik sekarang ini. Terutama sejak tentang adanya mahar politik yang mereka praktekkan.

Mari melihat sejenak, bahwa koalisi umat terbentuk, ketika pada masa Pilgub DKI kemarin. Dimana ketiga partai tersebut mendukung Gubernur DKI terpilih sekarang, Anies Baswedan. Kemudian koalisi ini mau dijadikan contoh untuk bisa menggarap daerah-daerah lain.

Tapi pada faktanya koalisi ini sulit terbentuk di daerah-daerah lain. Sebab adanya politik praktis tadi, yakni ingin mencari hidup dan juga ingin mendapatkan kemenangan praktis. Meskipun bukan kadernya, tidak masalah mendukung kader partai lain. Mau mengorbankan ideologi partainya sendiri.

Tampak nyata dalam acara ILC tersebut, Koalisi Umat, maupun kader-kadernya, terkhusus Gerindra sudah menampakkan borok-boroknya selama ini. Menelanjangi sistem yang sedang mereka kerjakan. Bahkan Sang Ketua umum sendirilah yang menyatakannya. Pura-pura prihatin dengan kondisi seperti itu. Tapi pada faktanya sedang menikmati sistem yang salah itu.

Hal yang kedua, yakni ketika T Nasrullah (Pakar Hukum Pidana) menyatakan, meskipun tidak eksplisit menyatakan, bahwa ada partai yang tidak perlu mengeluarkan mahar. Sebab sistem atau mesin partainya bisa bekerja dengan sangat baik. Kemudian banyaknya kader-kader maupun simpatisan yang dengan sukarela dan cepat sekali terbentuknya. Tanpa adanya dukungan biaya dari partai, kader maupun simpatisan/pendukung ini, ternyata mau mengeluarkan uang untuk bisa memenangkan calon pilihannya mereka.

Ketika hal itu terjadi pada suatu partai. Dipastikan mahar politik tidak akan ada terdengar di partainya.
Namun , sepertinya itu hanya untuk tokoh yang sudah populer saja seperti contohnya Ridwan Kamil , Jokowi , dan sejumlah nama beken lainnya , karena disini partai politik yang butuh mereka untuk menaikkan elektabilitas partai , maka mereka tak segan mencalonkan orang dari luar partai tanpa mahar .
Sedangkan untuk nama yang kurang populer seperti La Nyalla Mattalitti misalnya , biarpun kader sendiri tetap dimintai mahar yang sangat besar karena tidak populer .. Bahkan dalam kasus La Nyalla , Gerindra memintanya untuk mencari partai Koalisi sendiri , sungguh kejamnya politik .

Terakhir, masihkah Anda akan tetap mendukung partai yang dengan terang-terangnya menyatakan adanya mahar di pencalonan kepala daerah yang mereka usung…Gak takut dana APBD di korup sendiri ?

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s