Gaji BPIP Cuma 18 Juta Dipersoalkan , Gaji DPR Ratusan Juta Diam Saja

image

M2000 – Kenapa gaji Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) menjadi sorotan dan banyak dikritisi .
Jawabnya adalah sederhana , karena oposisi akan menggoreng apapun yang dilakukan pemerintah menjadi isu untuk menjatuhkan wibawa pemerintah karena memang itulah kerjaan oposisi dimanapun .

Mengenai isu soal gaji besar yang diterima Megawati dan kawan-kawan , presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara terkait gaji atau hak keuangan yang diterima pimpinan Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) itu .
Jokowi menegaskan hal itu sudah dianalisis dan dikalkulasi.
Tapi Jokowi menegaskan bahwa hitung-hitungan soal hak keuangan yang mencapai lebih dari Rp 100 juta itu bukan berasal dari dirinya.

Sekali lagi itu bukan, bukan… bukan dari hitung-hitungan dari kita,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018).
Menurut Jokowi, yang melakukan analisa dan kalkulasi mengenai besaran hak keuangan tersebut adalah kementerian terkait.
Analisa mengenai jabatan ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Sementara jumlah dan nilai gaji dikalkulasi di Kementerian Keuangan.

Itu kan ada mekanismenya,” tegas Jokowi.

Berdasarkan mekanisme itu lah, pada 23 Mei lalu, Jokowi setuju untuk menandatangani Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang menjadi payung hukumnya.

Dengan Perpres itu, Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp 112.548.000 per bulan.
Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan.
Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma’ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000.
Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Berikut ini rincian besaran gaji lengkapnya :

1. Ketua Dewan Pengarah: Rp  112.548.000
2. Anggota Dewan Pengarah: Rp 100.811.000
3. Kepala: Rp 76.500.000

4. Wakil Kepala: Rp 63.750.000
5. Deputi: Rp 51.000.000
6. Staf Khusus: Rp 36.500.000
Unit Kerja (Pengarah, Kepala, Deputi, dan Tenaga Profesional) BPIP

7. Tenaga Ahli Madya: Rp 32.500.000
8. Tenaga Ahli Muda: Rp 19.500.000

Memang besar ya , pantesan banyak yang protes .
Tapi nanti dulu , sebelum protesnya berlarut-larut karena termakan isu politis , kita lihat apakah gaji yang diterima Megawati misalnya bisa mencapai 112 juta .

Seperti yang sudah dijelaskan menteri keuangan Sri Mulyani , hak keuangan yang nantinya diterima jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terdiri atas gaji, tunjangan, asuransi hingga kegiatan operasional. Gaji pokok pimpinan BPIP hanya sebesar Rp 5 juta.

“Gajinya Rp 5 juta, kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Asuransi kesehatan, asuransi kematian, transportasi dan komunikasi masuk di situ (hak keuangan). Lebih kecil dibandingkan lembaga lain,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/5).

Nah rinciannya sebagai berikut ( gaji Megawati , ketua dewan pengarah BPIP ):

*Gaji pokok : 5 juta
*Tunjangan : 13 juta
*Asuransi kesehatan : 5 juta
*Asuransi kematian   : 5 juta
*Biaya operasional dll : 84 juta

Jadi sebenarnya , gaji yang diterima Megawati sebagai ketua yang tentunya gaji tertinggi yang diterima itu hanya 18 juta setiap  bulannya , karena biaya operasional itu tidak masuk kantong pribadi , karena itu termasuk biaya tranportasi dll .
Kalaupun ada biaya tambahan misalnya biaya listrik , telphone juga dimasukkanpun hanya dikisaran 30 juta .
Sangat-sangatlah kecil untuk ukuran Megawati , Tri Sutrisno , Mahfud MD dan lain-lain yang mereka-mereka adalah negarawan-negarawan .

Just info saja , gaji komisaris BUMN sudah mencapai Rp 160 juta. Sementara gaji Gubernur BI mencapai Rp 300 juta.

Kita ini Rp 100 juta sudah akumulatif semuanya. Gajinya itu cuma Rp 5 juta,” kata mahfud MD .

Tak hanya sampai di situ, Mahfud juga membandingkan gaji pimpinan BPIP dengan yang diterima anggota DPR. Menurutnya, gaji anggota DPR jauh lebih besar ketimbang pimpinan BPIP.

Anggota (DPR) saja zaman saya tahun 2004 itu bawa pulang minimal Rp 150 juta. Tahun 2004, sekarang sudah 14 tahun,” kata dia , padahal menurut  menteri PAN , jabatan mereka itu setingkat menteri dan jajarannya .

Sebagai bahan perbandingan , tunjangan atau biaya operasional gubenur DKI adalah 2 milyar perbulan , atau tepatnya 53 miliar pertahun untuk gubenur dan wakil gubenur DKI (jaman Ahok , mungkin sekarang sudah lebih besar lagi ).

Atau kenapa oposisi diam saja saat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghabiskan Rp 28 miliar untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan padahal menghabiskan anggaran besar hanya untuk tim ahli yang mengurus satu provinsi.

Ada yang protes kah dengan gaji gubenur DKI , biaya operasionalnya 2 milyar per bulan lho .
Atau mau dibandingkan dengan gaji presiden yang 62 juta perbulan dan biaya operasionalnya 2 miliar per bulan ?

Jadi bagaimana , apakah protesnya masih mau dilanjutkan , apa pikir-pikir dulu ?

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s