Stop Rekonsiliasi Dengan Bagi-bagi Kursi

M2000.Jakarta – Pilpres 2019 harusnya sudah tutup buku setelah MK menolak semua gugatan kubu 02 dan memenangkan Jokowi-Maaruf .Hasil keputusan hakim MK atas sengketa Pilpres 2019 kabarnya akan resmi diumumkan pada hari minggu 30 juni dengan mengundang kedua pasang capres cawapres dan partai politik pendukung . Namun Gerindra sudah mengatakan tidak akan datang , sedangkan PKS belum memberikan tanggapan , sementara Demokrat sudah mengkonfirmasi akan hadir .Diluar sudah liar tersebar akan ada satu lagi partai oposisi yang akan bergabung .Ini membuat tanda tanya besar . Jika menilik kabar sebelumnya , Demokrat dan PAN terindikasi kuat akan bergabung . Jadi tinggal Gerindra dan PKS yang masih bertahan . Apakah salah satunya juga akan menyusul rekan-rekannya yang sudah balik badan ?

Ini jelas tidak elok , karena jika semua bergabung ke pemerintah , apa tidak ada yang akan menjadi oposisi …siapa yang mengawasi pemerintah , siapa yang akan mengkritik , menghujat , memfitnah ….hehehe gak seru dong , ntar generasi muda gak melek politik kalau adem-adem saja .Tapi ini politik , semua bisa berubah 180 derajat , tergantung kepentingan .Mahalnya sebuah keserakahan Sebagai pengamat kita sah-sah saja menduga bahwa apa yang terjadi di MK kemarin adalah sinetron yang berjudul “Mahalnya sebuah keserakahan”.Ya , dalam persidangan sengketa Pilpres di MK ini terbukti hanya dijadikan panggung oleh kubu Paslon 02 untuk ” membual dengan narasi yang bernuansa Post Truth ” , dengan tujuan memilintir kebenaran dan mendistorsi informasi kepada publik.Dugaan saya yang lain, bahwa kencangnya kubu Paslon 02 meneriakkan kecurangan pada sengketa Pilpres di MK , bisa jadi hanya strategi untuk *mendapatkan perhatian* dan *menaikkan posisi tawar mereka* kepada pemerintah.
Dugaan saya sepertinya terkonfirmasi dengan adanya beberapa pernyataan dari elite kedua kubu yang mendorong terjadinya rekonsilasi.Kita jelas TIDAK ANTI rekonsiliasi.
Akan tetapi,…
*Rekonsiliasi seperti apa yang akan dilakukan!?*Apakah dengan cara menyediakan kursi kabinet kerja jilid II Jokowi _untuk orang-orang dari kubu Prabowo atau bahkan memberikan jabatan Wantimpres kepada Prabowo ?
Kalau model rekonsiliasi pragmatis seperti itu, _KITA SEMUA AKAN MENENTANG KERAS!!
Karena rekonsiliasi model seperti itu sangat mencederai demokrasi dan mengkhianati suara rakyat yang sudah berdarah-darah , rela dicap kafir , munafik bahkan dikucilkan teman-teman karena setia membela Jokowi-Maaruf . Lihatlah Banser dan NU yang dicap penjilat dan musuh umat Islam oleh kubu mereka yang merasa paling islami dan bisa mengkavling surga sendiri itu.Di sisi lain rekonsiliasi yang hanya bagi-bagi kursi akan menjadi preseden buruk bagi jalannya proses demokrasi di Indonesia.
Pihak kalah dalam kontestasi Pilpres nantinya tidak akan pernah legowo.
Mereka hanya perlu membuat narasi-narasi tuduhan kecurangan dan mengerahkan massa untuk melakukan kerusuhan secara destruktif, lalu mereka akan dapat kue kekuasaan_
Enak betul mereka!!Disamping itu rekonsiliasi yang hanya bagi- bagi kekuasaan merupakan cara yang tidak elegan yang mengangkangi proses hukum yang “katanya” menjadi panglima di negeri ini.
Kelompok-kelompok haus kekuasaan seenaknya sendiri kasak-kusuk menciptakan kesepakatan di luar pengadilan.
_Lalu..!?
Apa artinya pengorbanan dan usaha keras 9 hakim MK yang telah maraton dan bersusah-payah melakukan persidangan sengketa Pilpres yang terbuka dan adil selama ini ?Apalagi rekonsiliasi model seperti itu _biasanya akan diikuti dengan penutupan kasus terkait yang sedang berjalan.*Indikasi ke arah sana jelas terlihat nyata!!*Soenarko, Eggy Sudjana, Lieus, Mustafa Nahra , tanpa mempedulikan suara rakyat *ditangguhkan penahanannya , bahkan kemungkinan Kivlan Zein sebentarlagi akan ditangguhkan .
Tidak menutup kemungkinan sebentar lagi atas desakan para purnawirawan jenderal TNI, *Kivlan Zein* juga akan dibebaskan.
Lalu seperti kasus terdahulu,
Kasus percobaan makar ini *akan menguap* atau sengaja “dipeti-eskan” tanpa kejelasan.Apa artinya kerja keras aparat kepolisian yang mengusut kejadian ini ?Ingatlah akan kasus terbunuhnya beberapa orang pada hari kerusuhan itu!!Apa jadinya jika kasus ini berlalu begitu saja ?Betapa mengenaskannya kalau proses hukum dilemahkan oleh kesepakatan atas nama rekonsiliasi.Harapan kita semua sederhana,
Ikuti saja hasil putusan MK.
Pihak yang kalah harus dipaksa menerima kenyataan atas kekalahan yang dideritanya!
Hal itu adalah konsekuensi logis dari sebuah proses demokrasi ada yang menang ada yang kalah .Pihak yang melanggar hukum siapapun dia harus diproses hukum sesuai dengan ketentuan yang ada.
Jangan diberikan kemanjaan bagi orang yang tidak legowo!
Jangan diberikan ampunan bagi siapapun yang telah menciptakan kerusuhan yang telah memakan korban.Karena mereka akan ngelunjak dan tidak mau melakukan evaluasi diri atas kekalahan yang dialami.Rakyat juga harus diberikan sebuah pendidikan politik bahwa dalam proses demokrasi selalu akan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang…gtu suatu keniscayaan!!
Jangan berikan pada rakyat tontonan yang merusak proses demokrasi!!
Dimana semua kontestasi politik akan diselesaikan secara pragmatis dengan cara bagi-bagi kekuasaan.Skema rekonsiliasi model begini ibaratnya hanya menutupi luka dengan perban tanpa diobati atau menutupi kotoran dengan karpet.
Terlihat aman sesaat akan tetapi , tidak menyelesaikan masalah dan tidak mendidik!
Dan ini akan menimbulkan preseden buruk ke depannya dan pasti akan berukang dan terulang secara TERSTRUKTUR , SISTEMATIS DAN MASIF.Kita semua sangat berharap Presiden Jokowi TIDAK melakukan rekonsiliasi model seperti di atas.
Jokowi harus tegas dan tegar menghadapi para mafia kekuasaan oportunis yang mengajukan rancangan skema rekonsiliasi pragmatis seperti itu.Jokowi juga harus kuat dan liat menghadapi “pressure” dari kelompok manapun termasuk mungkin datangnya dari sekelompok purnawirawan jenderal TNI-POLRI yang sok merasa masih punya gigi dan nyali!Jokowi harus percaya diri melakukan langkah rekonsiliasi TANPA harus bagi-bagi kursi dan menisbikan tindakan sekelompok orang yang telah melanggar hukum.
Jokowi harus percaya diri bahwa beliau didukung mayoritas rakyat Indonesia.Kalau Jokowi melemah dan mengikuti skenario para mafia kekuasaan yang mengkhianati proses demokrasi, bukan tidak mungkin ia akan kehilangan dukungan dan kepercayaan dari kelompok masyarakat yang selama ini gigih mendukungnya.Jadi kesimpulan saya , daripada Jokowi bagi-bagi kursi , mendingan Jokowi bagi-bagi sepeda lagi seperti sebelum-sebelumnya .Catatan Rudi S Kamri..

Edit masshar2000

Iklan

gunakan suaramu

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s