Hati-Hati Ngaku Miskin Biar Dapat PKH didenda 50 juta

Bupati Klaten Sri Mulyani sidak PKH

M2000.Klaten – Beberapa daerah mulai ramai soal PKH atau Program Keluarga Harapan .
Nah program ini sedang mendapat sorotan bukan karena programnya yang bagus untuk mengurangi kemiskinan , tapi lebih pada ke pesertanya yang salah sasaran .

Ada-ada saja memang perilaku orang demi mendapatkan keuntungan pribadi.
Mereka bisa saja melakukan hal-hal termasuk yang bahkan melanggar hukum hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak seharusnya dimiliki.

Seperti halnya bantuan yang diberikan kepada keluarga kurang mampu akhirnya dimiliki oleh orang yang mampu secara ekonomi.Bahkan di daerah saya dekat rumah ada yang rumahnya bagus dan punya mobil punya sawah mendapatkan salah satu program unggulan pemerintahan Jokowi ini ,Padahal di kampung dengan kriteria tersebut bisa dipastikan keluarga mampu . walaupun akhirnya dicoret juga karena sempat ramai dan masih ada yang lebih berhak menerima .Setelah diselidiki ternyata dia adalah orang dekat RT setempat .

Untuk mendapatkan itu dia harus rela memalsukan keterangan tentang dirinya dan tentunya kong kalingkong dengan RT setempat supaya namanya dimasukkan .

Sejak Program Keluarga Harapan ( PKH) diluncurkan, keluarga yang masuk kategori miskin bisa menerima bantuan tunai dari pemerintah.
Bagi warga miskin yang sudah dinyatakan terdaftar sebagai penerima PKH oleh verifikator, rumah tempat tinggal penerima akan ditempeli stiker yang menunjukan penghuni rumah berhak mendapatkan bantuan.

Kendati demikian, rupanya banyak warga yang sebenarnya dianggap mampu secara ekonomi, namun ditetapkan sebagai warga miskin penerima PKH seperti kasus yang saya sebutkan diatas .

Baru-baru ini, sebuah rumah berlantai dua di Kabupaten Klaten viral di media sosial lantaran pemilik terdaftar sebagai penerima PKH.Walaupun daerahnya sama tapi yang kasus rumah tingkat ini bukan yang didaerah saya . Berarti memang banyak kasus serupa diluar sana .

Sebenarnya, sudah ada ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memanipulasi data penerima PKH.
Hal itu diatur dalam pasal 43 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Disebutkan bahwa setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3), dipidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 50 juta.

Kemudian diatur pula pidana dalam pasal 43, dimana setiap orang yang menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500 juta.

Sebagai informasi, kriteria penerima PKH adalah keluarga miskin yang memenuhi minimal salah satu syarat dari tiga komponen.

Kriteria komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, ada anak berusia 0 sampai dengan 5 tahun 11 bulan.
Kemudian kriteria komponen pendidikan meliputi ada anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTs atau sederajat, anak SMA/MA atau sederajat, dan anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Adapun kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun dan penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Kriteria KPM PKH di sejumlah daerah menjadi masalah karena banyak yang tidak memenuhi kriteria keluarga miskin tapi menerima bantuan sosial ini.

Besaran dana PKH Dikutip dari Kontan, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat menyampaikan, target penerima bantuan PKH tahun ini maksimal sebanyak 10 juta keluarga.

Angka tersebut berasal dari hasil validasi sejak akhir tahun 2018 di kisaran 9,8 juta keluarga dan tambahan slot untuk buffer dan untuk keluarga yang terdampak bencana alam dan masuk kategori kurang sejahtera sebanyak 200.000 keluarga dan ini tentunya bukan angka yang valid penerima PKH yang memang berhak , karena tentunya banyak yang dicoret .

Harry menyampaikan anggaran PKH tahun ini khusus untuk bantuan sosial sebesar Rp 32,65 triliun.
Sedangkan bila ditambah biaya operasional dan lainnya bakal mencapai Rp 34,5 triliun.

Anggaran tersebut bakal difokuskan untuk meningkatkan kinerja tenaga pendamping PKH dan memenuhi pencairan dana bantuan.

Skema PKH tahun 2019 memang berbeda dengan tahun sebelumnya, yakni kini menggunakan konsep non-flat sesuai indeks keluarga penerima.

Pada tahun 2018 lalu, bantuan yang diberikan sama rata sebesar Rp 1,8 juta. Realisasi penyaluran dana PKH tahun 2018 menurut Harry mencapai 98,7%.

Sedangkan untuk penyaluran PKH tahun 2019, untuk KPM yang memiliki ibu hamil, memiliki anak balita, tinggal bersama warga usia lanjut atau bersama penyandang disabilitas, akan mendapatkan bantuan Rp 2,4 juta per jiwa per tahun atau jika dirata-rata 200 rb perbulan dijamin pemerintah.

Sedangkan untuk KPM yang memiliki anak usia SD akan mendapatkan bantuan tambahan Rp 900.000 per jiwa per tahun, anak SMP Rp 1,5 juta per jiwa per tahun dan anak SMA atau pendidikan sederajat Rp 2 juta per jiwa per tahun.

Selain bantuan berdasarkan komponen PKH tersebut, setiap keluarga juga akan mendapatkan bantuan tetap Rp 550.000 per tahun yang bisa dicairkan di proses pencairan pertama.
Artinya jika dia tidak mampu dan punya 3 anak SD , SMP dan SMA , maka dia akan menerima bantuan sebesar , 2,4 jt + 900 rb + 1,5 jt + 2 jt ditambah lagi 550 rb pertahun , total 7,3 juta setahun atau rata-rata 612,500 rb perbulan .

Sementara untuk KPM yang tinggal di daerah askses sulit dan terpencil, mendapat bantuan tetap Rp 1 juta.

Seharusnya penerima PKH harus jujur dan tidak berjiwa miskin , kalau sudag mampu harus mengundurkan diri supaya bisa dialihkan ke warga lain yang kurang mampu , ini masalah kejujuran dan etika .

Ingatlah bahwa tangan yang diatas lebih baik daripada tangan yang dibawah .

One thought on “Hati-Hati Ngaku Miskin Biar Dapat PKH didenda 50 juta

  1. PKH sy malah berkurang dalam 2bulan ini dari 600000rb menjadi 100000rb dan jg kartu indonesia pintar malah tidk dapat…sedangkan kehidupan sy tdk punya rumah dgn 3 anak yg kini hidup numpang di banyuwangi bahkan mau pulang kemana anak kocar kacir kini harus patuh dgn pemerintah karna adanya covid 19 hanya untuk sesuap nasi pekerjaan nelayan tetapi demi untuk mencari makn harus ikut orang menjadi seorang buruh hanya untuk makan

    Suka

Ngobrol disini !

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s